Rapat Kerja Gubernur di Kapuas Hulu, Samakan Persepsi Tentang Dana Desa

"Memang belum ada peningkatan kapasitas aparatur desa dan camat, yang secara khusus diselengarakan oleh pemerintah pusat,"

Rapat Kerja Gubernur di Kapuas Hulu, Samakan Persepsi Tentang Dana Desa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir saat memberikan kata sambutan, dalam rapat kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati Kapuas Hulu, Camat, dan Kepala Desa se-Kapuas Hulu, di Sekretariat Rumah Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kapuas Hulu. 

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalbar, Alexandar menyatakan dalam agenda rapat kerja Gubernur Kalbar bersama Bupati Kapuas Hulu, Camat, dan Kepala Desa se-Kapuas Hulu, membahas pengelolaan dana desa, Pemprov Kalbar mengundang Kejaksaan dan Kepolisian untuk supaya ada suatu presepsi yang sama tentang dana desa tersebut.

(Baca: Siapa Pahlawan Favorit Kamu? Hari Pahlawan Bukan Sekedar untuk Mengenang Jasa Mereka Lho )

"Letak geofrafis begitu luas dan begitu juga satu dan yang lain berbeda, maka harus disikapi supaya tak bisa disamaratakan, bahwa ada persoalan disini, kok disini tidak. Oleh karena itu kita memberikan sesuatu pemahaman, agar perangkat desa dan camat, bisa memahami apa saja yang harus mereka laksanakan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/11/2017).

(Baca: Video Mesum Pelajar SMP, Mulyadi Ingatkan Pentingnya Peranan Orangtua )

Diharapkan setelah dilakukan evaluasi tahun 2015, 2016, dan 2017 sedang berjalan ini, ada hal-hal berkaitan dengan kepala desa yang baru dan camat juga baru.

"Memang belum ada peningkatan kapasitas aparatur desa dan camat, yang secara khusus diselengarakan oleh pemerintah pusat," ucapnya.

Maka dari itu pihaknya mendorong supaya perangkat desa dan camat bisa punya pemahaman yang sama, atau sejalan, supaya dalam pengelolaan dana desa betul-betul bisa berjalan dengan baik, dan sesuai harapan semua pihak.

"Sehingga anggaran dana desa bisa dirasakan oleh masyarakat setempat," ujarnya.

(Baca: Tak Sampai Sejam Menikah, Wanita ini Diceraikan Suaminya, Fakta Sebenarnya Bikin Kaget )

Terkait MoU yang dibuat Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kapolri waktu lalu kata Alexander, memang harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

"Dimana di dalam MoU itu beberapa ruang lingkup seperti, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Polri, dan adalah tukar menukar informasi," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved