DPRD Sambas Akan Revisi Perda Organisasi Perangkat Daerah

Komisi A DPRD Sambas mengusulkan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sambas.

DPRD Sambas Akan Revisi Perda Organisasi Perangkat Daerah
TRIBUNPONTIANAK/RAYMOND KARSUWADI
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Komisi A DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo menegaskan, Komisi A DPRD Sambas mengusulkan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sambas.

"Komisi A usulkan perubahan OPD. Perda No 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, rencananya akan kami revisi dan dimasukan menjadi program Bepemperda 2018, untuk dibahas nantinya," jelasnya, Kamis (9/11/2017).

Figo menerangkan, revisi yang nantinya akan dilakukan tersebut, terkait dengan penyesuaian tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengacu pada Undang-undang (UU) No 24 tahun 2007 tentang Struktur dan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana (lex spesialist).

"Jadi untuk masalah BPBD yang baru terbentuk, kami mengikuti amanat UU No 24 tahun 2007 tersebut. Bukan ke PP 18 tahun 2016, seperti tercantum di pasal 55 ayat 2 bagi yg mempunyai BPBD, urusan bencana menjadi bagian bidang di Satpol PP. Sedangkan Permen (Peraturan Menteri) yang kami tunggu-tunggu untuk mengatur tentang struktur dan organisasi BPBD, sudah hampir 2 tahun tidak juga terbit," terangnya.

(Baca: BPBD Sambas Akan Dibentuk Tahun 2018 )

Menurutnya, terkait hal ini ada pengecualian untuk BPBD yang sudah ada (eksis) sebelum PP No 18 tahun 2016 ditetapkan.

"BPBD tersebut bisa saja kita masukan dalam Perda OPD. Hal ini setelah kami konsultasikan ke Biro ortal dan hukum provinsi. Sesuai dari hasil rapat audiensi di kantor BPBD Provinsi Kalbar beberapa waktu lalu, yang dihadiri Komisi A DPRD Sambas, Asisten II, Kasatpol PP Sambas, Kabag ortal dan hukum Setda Sambas bersama asisten, biro hukum, biro ortal, dan BPBD provinsi yang melibatkan Kodam Tanjungpura dan Polda Kalbar," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Figo meminta untuk secepatnya mengirimi surat permohonan kepada Gubernur Kalbar. Agar selanjutnya akan dikeluarkan rekomendasi.

"Agar BPBD Kabupaten Sambas tetap dibentuk dulu pada tahun 2018. Dengan catatan, di tahun berjalan (2018), tetap merevisi Perda OPD, yaitu mengeluarkan BPBD dari Perda OPD, dan kemudian membentuk Perda tentang Pembentukan
BPBD Kabupaten Sambas dalam Perda tersendiri," urainya.

Halaman
12
Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved