Aset Tanah Negara di Dinkes Ketapang Banyak Belum Bersertifikat

Tanah aset Negara yang banyak belum bersertifikat tak hanya di lingkungan dinas pendidikan saja.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menyelenggarakaan fokus group discussion (FGD). Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ketapang.

Serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang dan pihak terkait lainnya. Kegiatan yang mengangkat tema “Integrated State Assets Settlement” ini dilaksanakan di aula Pendopo Bupati Ketapang, Rabu (8/11/2017).

Bupati Ketapang, Martin Rantan melalui Asisten III Setda Ketapang, Heronimus Tanam mengapresiasi kegiatan Kejari Ketapang ini. Lantaran menurutnya sangat bermafaat bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang.

Namun ia mengungkapkan tanah aset Negara yang banyak belum bersertifikat tak hanya di lingkungan dinas pendidikan saja. Tapi di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Ketapang juga masih banyak belum bersertifikat.

Terutama tanah bangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan lain-lain. “Saya yakin persoalan di Dinas Pendidikan ini juga sama dialami di Dinas Kesehatan,” katanya di depan peserta FGD di aula Pendopo Bupati Ketapang ini.

Bahkan ia mengaku pernah mengalami hal itu secara langsung. Diceritakannya dahulu pada satu daerah pedalaman Ketapang ada tanah yang ada bangunan puskesmasnya. Tanah itu hendak dituntut warga karena merasa sebagai warisan orangtuanya.

“Tapi beruntung permasalahan puskesmas itu bisa kita selesaikan. Warga yang menuntut pada waktu itu bisa tenangkan sehingga permasalahannya tak berlarut-larut,” ucapnya.

Ia menjelaskan hal itu terjadi karena orang tua jaman dahulu memberikan tanahnya untuk dibangun bangunan pemerintah tanpa disertai surat menyurat. Pemberiannya terkadang hanya ditandai pertukaran barang seperti piring bahkan hanya sebatas omongan.

“Sebab itu tanah aset Negara yang belum ada legalitas dan teradiministrasi baik atau belum bersertifikat harus cepat diproses. Sehingga bisa menghidari hal-hal tak diinginkan seperti kejadian di puskesmas tersebut,” tuturnya.

Penulis: Subandi
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved