Indeks Literasi Kalbar Diatas Rata-Rata Nasional, Michael Jeno: Jangan Terlena

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Literasi dan Inklusi Keuangan dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPR RI Komisi XI, Michael Jeno saat menutup Pekan Inklusi Keuangan Investival 2017 pada Minggu (29/10/2017) mengatakan meski saat ini indeks literasi di Kalbar diatas rata-rata nasional namun indeks inklusi masih dibawah nasional.

Berdasarkan survei yang dilakukan OJK tahun 2016 untuk Provinsi Kalbar, indeks literasi mencapai sebesar 30,55 persen, diatas indeks literasi nasional yang hanya 29,66 persen dan indeks inklusi keuangannya sebesar 65,45 persen sementara nasional 67,82 persen.

"Kita patut bersyukur dan bangga bahwa tingkat inklusi keuangan Kalbar walaupun belum mencapai target 75 persen. Namun hanya berbeda tipis dibanding pencapaian nasional bahkan untuk tingkat literasi justru lebih tinggi dibandingkan nasional. Saya minta kita jangan terlena dengan angka tersebut karena kedepannya tentunya tantangan dan hambatan akan semakin berat," ujar Jeno.

(Baca: Kronologi Kapal Tujuan Pontianak Terbakar, Ternyata Sumber Api dari Area Ini )

Presiden Republik Indonesia kata Jeno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Dimana keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman.

Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Jeno mengatakan meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku UKM, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.

Tujuan pemerintah kata Jeno seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Target keuangan inklusif berupa persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal meningkat menjadi sebesar 75 persen pada akhir tahun 2019," ujarnya.