Breaking News:

Citizen Reporter

Cegah Perdagangan Orang, Christiandy Minta Hal Ini

Pengalaman ini juga mempengaruhi kehidupan kekeluargaan dan masyarakat sekitarnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Jamadin
ISTIMEWA
Wakil Gubernur foto bersama peserta Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalbar yang menandakan Stop Human Trafficking. 

Citizen Reporter
Humas Pemprov Kalbar, Randa Gusmahari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wagub Kalbar, Christiandy Sanjaya menuturkan masih adanya kasus tindak pidana perdagangan orang menjadi bukti upaya pencegahan yang dilakukan Gugus Tugas harus diperkuat. 

"Apalagi sampai saat ini kasus ini masih menonjol dalam pemberitaan media massa," ungkap Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya,  saat membuka Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalbar di Hotel Kini, Kamis (26/10/2017)

Dikatakannya, Gugus Tugas tidak dapat melakukan kegiatannya secara sendiri tetapi harus bekerjasama dengan jejaring. Demikian juga halnya dengan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha.

(Baca: Sandal Panama Tersedia Dalam 5 Variasi, Ini Keunikannya Masing-Masing )

Christiandy menjelaskan perdagangan orang/trafficking berdampak luas kehidupan korban menjadi berubah drastic sebagai akibat dari trauma kekerasan seksual dan psikologis sehingga berdampak pada kesehatan.

Pengalaman ini juga mempengaruhi kehidupan kekeluargaan dan masyarakat sekitarnya.

Lanjut lagi, Provinsi Kalimantan Barat sangat berkomitmen dalam menghapus perdagangan orang, terbukti dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalbar No 7 Tahun 2007 tentang Pemberantas Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomer 25 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak.

 “Kita perlu bersama-sama berupaya untuk mencegah perdagangan orang, Penegak hukum bagi para pelaku dan perlindungan korban dengan penguatan kebijakan serta dapat berkoordinasi yang aktif dalam rangka kerja untuk menangani penyebab dan konsekuensi trafficking serta sangat diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tenttang issu ini," Tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar secara serius meningkatkan upaya-upaya koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Namun, kata dia,  harus diakui masih banyak kekurangan dan pelaksanannya belum optimal serta selain pencegahan yang harus kita perhatikan adalah Pelayanan Rehabilisasi Kesehatan, Rehabilitas Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial agar dapat memberikan pelayanan kepada korban harus diberi perlindungan.

“Tantangan kita kedepan adalah bagaimana agar pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebagai institusi pelayanan dapat terus eksis bahkan ditingkatkan status dan kemampuannya, untuk itu keberadaannya mutlak harus ditopang dengan perangkat peraturan daerah," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved