HUT Kota Pontianak - Sutarmidji Titip Mega Proyek Kota, Catat Lokasinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Tinggal setahun lagi masa kepemimpinan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji akan berakhir.

Midji yang merupakan calon gubernur Kalbar ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang akan ia dorong untuk penyelesaiannya.

"Sisa satu tahun kedepan saya masih ada utang dua jalan yang harus dibangun, walaupun tidak tuntas tahun 2018, tapi setidaknya itu harus dimulai pembangunannya, Jalan Kebangkitan dan Jalan Pemda," ucapnya.

Jalan Pemda sebetulnya sudah mau dimulai pembangunan, tapi masyarakat hanya memberi tanah 9 meter, seharusnya 12-16 meter sehingga pembangunan belum dimulai.

(Baca: Direksi Beserta Staff Makmur Abadi, Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Pontianak ke - 246 )

Untuk yang lain Midji rasa sudah, misalnya sekolah relatif baik semua di Pontianak.

Tinggal kedepan wali kota membenahi tujuh saluran primer yang ada di Kota Pontianak.

Sungai Raya Dalam, Parit Haji Husein, Perdana Media, Parit Tokaya, Diponegoro, Sungai Jawi, Sungai Beliung dan Parit Jalan Tebu.

Itu semuanya sebut Midji harus terkonek ketujuhnya supaya Pontianak tidak banjir.

Walaupun itu memang tanggungg hawab pusat tapi Pemkot harus koordinasi dan harus ada sinergi antar pusat dan daerah.

PDAM saat ini produksi Pontianak sudah 2150 liter perdetik, untuk menjawab kebutuhan Pontianak 15 tahun kedepan.

Wali kota berikutnya menurut Midji bertugas meningkatkan kualitas airnya, dan memperluas jaringan.

(Baca: Segenap Pimpinan dan PT Angkasa Pura II Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Pontianak ke-246 )

"Kemudian saya juga masih ada hutang lima titik genangan misalnya Jalan S Parman, Pancasila, Kawasan kota Baru, Pinggiran Sungai Gang Landak. Yang lain target saya sudah genah dan bagaimana menjaganya dan membuatnya lebih modern saja," jelasnya.

Dalam dua periode kepemimpinan Midji sebetulnya ingin angka kemiskinan di Pontianak dibawah 5 persen ketika ia mengakhiri tugas dan ia berharap itu bisa dalam waktu setahun kedepannya.

Kemudian ia berharap tidak ada anak di Pontianak yang putus sekolah, dan berharap ketika ia tinggalkan Pontianak tidak ada orang di Pontianak yang terlantar ketika sakit.

Setelah dua periode ia memimpin Kota Khatulistiwa ini, Midji sudah memiliki kriteria yang bisa memimpin Kota Pontianak kedepannya.

Ia berharap pemimpin kedepannya harus tegas dalam menegakan aturan.

Ia minta kepala daerah itu harus mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri dalam mengambil keputusan itu, jangan sampai ada wali kota bayangan atau bayang-bayang wali kota.

"Saya tidak mau itu ada bayang-bayang wali kota. Sehingga saya sendiri mandiri mengambil keputusan dan tidak mau dipengaruhi orang dalam mengambil keputusan. Maksud bayang-bayang wali kota ini adalah jangan sampai ada orang lain yang ikut campur dalam mengambil keputusan. Kalau itu memang wewenang wali kota maka harus wali kota sendiri yang mengambil keputusan itu," tegasnya.

Ia ingatkan pada wali kota berikutnya jangan ada yang campur tangan mengambil keputusan, bahkan saat masa kepemimpinannya kalau ada yang merekomendasikan siapapun dalam mengisi jabatan ia tidak akan mentolerir dan tidak akan ia tempatkn orang itu.

Dalam mengambil keputusan itu menurutnya ada timn dan sistem harus berjalan.

Kemudian waki kota berikutnya menurut Midji, harus berani menegakan aturan walaupun itu tidak populer, kebanyakan kepala daerah takut mengambil keputusan yang tidak populer atau yang mendapat banyak kontra dan berpengaruh terhadap elektabilitasnya.

Itu tidak boleh dilakukan, kalau kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak maka menurutnya ambil keputusan itu.

"Jangan takut tidak populer, saya tidak pernah takut mengambil keputusan walapun itu harus kontra. Seperti pengalihan pungsi lahan SDN 01 Pontianak, yang mendapat banyak kontra tapi karna itu adalah kebutuhan kota dan masyarakat lebih banyak, sehingga memang harus diambil keputusan pengalihan pungsi lahannya menjadi gedung parkir," ucapnya.

Yang harus diperhatikan adalah tidak memiliki kepentingan pribadi, selain untuk kepentingan kota.

Permasalahannya harus dijelaskan pada masyarakat pelan-pelan sehingga mereka mengerti akan kenutuhan tersebut.

"Makanya ketika kita mengambil keputusan, buatlah keputusan itu secara mandiri dengan aturan yang ada, anggaran harus transparan dan efektif serta efisien. Setiap sen uang APBD itu uang masyarakat dan lihat penggunaannya untuk masyarakat dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat. Kalau itu tidak bisa dilakukan maka Pontianak akan mundur kebelakang," katanya memberikan gambaran apa yang harus dilakukan wali kota kedepannya.

Ia minta wali kota berikutnya harus tegas dan berani mengambil keputusan sepanjang untuk kepentingan rakyat banyak, transparan dalam penggunaan anggaran dan gunakan secara efektif dan efisien dan pembanguan harus berkualitas, lebih baik lamban tapi kualitas bagus.

"Wali kota kedepan juga harus bisa dan mampu mewujudkan jembatan kapuas gandeng. Itu sudah ada masterplan Kota Pontianak dan siap dilanjutkan. Masterplan pembangunan kota dibuat bersama cipta karya dan bina marga kementerian PU-PR," ucap Midji.

Midji juga meminta Wali Kota Pontianak kedepannya harus memperhatikan lapangan kerja, kemudian IT harus terus digunakan untuk percepatan dalam pelayanan.

"Pelayanan harus cepat-cepat dan cepat yang tidak penting janngan lagi menjadi syarat dalam pelayanan. Jika daerah lain perlu mal pelayanan publik, saya katakan Pontianak tidak perlu mal pelayanan publik, kita cukup maksimalkan teknologi yang ada," pungkasnya. (*)