Bukan Cicak Versus Buaya

Oleh karena itu, ketika Polri berencana membentuk Densus Tipikor, maka kembali timbul kekhawatiran Cicak Versus Buaya bakal terulang.

Bukan Cicak Versus Buaya
Ilustrasi
Cicak dan Buaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PADA 2009, Indonesia dihebohkan oleh perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Saat itu muncul istilah Cicak Vs Buaya dari Kabareskrim Mabes Polri yang saat itu dijabat Komjen Susno Duadji. Saking panasnya, pimpinan KPK sempat dijadikan tersangka oleh Polri.

Memanasnya hubungan dua institusi penegakan hukum itu bermula dari ditangkapnya kepala Korlantas saat itu, Irjen Djoko Susilo karena terlibat kasus korupsi. Istilah cicak versus buaya ini bahkan berulang dalam selang beberapa tahun, bahkan sampai pada Cicak Versus Buaya jilid III. Artinya, hubungan KPK dengan koleganya seperti Polri ini memang cenderung fluktuatif, satu masa mesra lain waktu bertikai.

Padahal, di lain sisi, ketergantungan KPK pada Polri pun cukup besar. Penyidik di KPK sebagian besar berasal dari Polri yang ditugaskan sementara waktu. Dibanding penyidik dari Kejaksaan Agung dan penyidik sipil, masih lebih banyak penyidik Polri.

Ketergantungan KPK pada Polri juga besar dalam setiap operasinya, apalagi jika ke daerah. Anggota Polda membantu personel KPK di lapangan dalam bertugas hingga kantornya digunakan KPK untuk pemeriksaan terduga pelaku tindak korupsi.

Makanya, ketika satu kasus di daerah diambil alih KPK atau KPK `turun' ke daerah melakukan OTT, penyidikan atau penyelidikan, ada pemeo yang menyebut itu tamparan bagi institusi Polri di daerah atau kejaksaan setempat. Pasalnya, wilayah tugasnya dimasuki oleh KPK.

Oleh karena itu, ketika Polri berencana membentuk Densus Tipikor, maka kembali timbul kekhawatiran Cicak Versus Buaya bakal terulang. Apalagi, sebelum wacana yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini di hadapan anggota Komisi III DPR, KPK tengah jadi sorotan para wakil rakyat. Komisi III menguliti kesalahan-kesalahan KPK dengan membentuk pansus dan sempat membuat suhu politik Indonesia memanas. Dan, jika ditarik mundur, sebelum dibentuknya pansus, KPK tengah menyidik dugaan korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan banyak anggota dewan yang terhormat.

Jika rentetan peristiwa itu sambung menyambung, maka patut dicurigai di balik pembentukan Densus Tipikor ini ada agenda besar untuk meluncuti kewenangan KPK yang dianggap terlalu besar. Sudah jadi rahasia umum, sejumlah anggota DPR berbicara keras tentang luasnya wewenang dan kekuasaan KPK ini. Saking luasnya,dianggap kebablasan dan tak terbendung.

Tapi, di sisi lain, wacana pembentukan Densus Tipikor ini juga harus disikapi dengan bijak dan pandangan yang lebih terbuka. Densus Tipikor merupakan langkah Polri untuk membantu KPK dan kejaksaan guna menekan tindak korupsi.

Di sinilah peran utama Densus Tipikor untuk pemberantasan korupsi. Hal itu sekaligus untuk menjawab asumsi bakal terjadi tumpang tindih antara KPK, kejaksaan dan Polri. Toh, selama ini, tanpa Densus Tipikor pun, kejaksaan, KPK dan Polri tetap jalan, tanpa terjadi tumpang tindih pengusutan kasus.

Keberadaan Densus Tipikor bisa jadi pelengkap, menjadi pilar ketiga setelah KPK dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan keterbatasan KPK yang tidak bisa luas menjangkau Nusantara. Mengenai pantas atau tidaknya Densus Tipikor, biarkan sejalan waktu Polri membuktikan bahwa institusinya ini bisa berperang lawan korupsi, bukan selalu diidentikkan dengan korupsi. Setelahnya, serahkan masyarakat yang menilai. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved