Bersatu Dukung Perangi Koruptor

Terbukti, meski sudah terbukti melakukan korupsi, mereka biasanya masih bisa pamer senyum di depan kamera wartawan dan menebar pesona ke sana-ke mari.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selain serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus terjadi, upaya kriminalisasi terhadap komisioner lembaga antirasuah tersebut seperti tak ada habisnya. Berbagai aksi sudah seringkali muncul, termasuk serangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dan yang terakhir adalah tudingan dugaan memalsukan surat cegah tangkal Setya Novanto.

Seseorang bernama Sandi Kurniawan melaporkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan surat masa perpanjangan pencekalan ke luar negeri ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto pekan lalu.

Selain dugaan tersebut, Sandi juga melaporkan Saut atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP. Saut ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa surat permintaan cegah Setya Novanto adalah keputusan resmi KPK.

"Itu bukan putusan perorangan. Itu sudah diputuskan kami (Komisioner KPK-red) berlima," kata Saut. Saut pun santai menanggapi pelaporan itu. Menurutnya, kewenangan KPK untuk meminta pencegahan dilindungi undang-undang.

Selain Saut, Ketua KPK Agus Rahardjo juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Namun, laporan tersebut tidak diterima karena dianggap bukti-bukti yang diajukan tidak kuat. Pria bernama Madun melaporkan Agus dengan dugaan melakukan korupsi pengadaan IT, Radio Trunking, mesin induk MTU beserta suku cadangnya, dan lain-lain.

Belum diketahui apakah tindakan Sandi dan Madun melaporkan komisioner KPK itu atas inisiatif sendiri, atau ada aktor dibalik pelaporan itu. Sejauh ini pihak kepolisian mengungkapkan, saat ini berkas perkara masih dalam tahap penyelidikan tahap awal. Pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap keterangan Sandi.

Kita berharap pihak kepolisian untuk betul-betul mencermati laporan Sandi. Artinya, jika memang alat buktinya sumir langsung aja ditolak dan diumumkan ke publik. Sebaliknya, upaya kriminalisasi terhadap Ketua KPK Agus dan Wakil Ketua KPK Saud hendaknya tidak mengendorkan langkah menindak para koruptor.

Mengingat beratnya tugas yang diemban KPK dalam memerangi korupsi dan masifnya tekanan politik terutama dari legislatif , tugas KPK memerangi aksi korupsi di tanah air sudah semestinya mendapat dukungan dari kita semua. Masyarakat mesti bersatu padu melawan korupsi dan melawan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi.

Karena budaya korupsi sudah sedemikian masif dan menyelusup ke berbagai lapisan masyarakat. Para koruptor, sudah kehilangan urat malunya. Terbukti, meski sudah terbukti melakukan korupsi, mereka biasanya masih bisa pamer senyum di depan kamera wartawan dan menebar pesona ke sana-ke mari.

Demi memerangi korupsi, kepolisian juga akan membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang ditargetkan terbentuk akhir Desember 2017. Memperkuat lembaga baru tersebut, Jaksa Agung H.M. Prasetyo akhirnya menerima ajakan untuk terlibat dalam Densus Tipikor bentukan Polri.

Namun Prasetyo mengingatkan mekanisme pembentukan Densus Tipikor harus mengacu pada payung hukum yang berlaku, yakni KUHAP. Karena itu, ia sepakat jika kewenangan penuntutan tidak satu atap dengan penyelidikan dan penyidikan. Kita mendukung tekad Polri membentuk Densus Tipikor, dengan catatan jangan sampai melanggar KUHAP seperti disampaikan Jaksa Agung dan lembaga baru itu tidak berbenturan dengan KPK. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved