Menilik Urgensi Densus Tipikor

Dana sebesar Rp 2,64 triliun dianggarkan untuk lembaga baru itu kabarnya mulai starting akhir 2017 ini atau paling lambat awal tahun 2018.

Menilik Urgensi Densus Tipikor
NET
Ilustrasi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serius membentuk lembaga baru yang khusus menangani korupsi. Namanya Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kewenangan Densus Tipikor akan mirip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni menjalankan program pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu atap.
Nantinya, Densus Tipikor itu akan beranggotakan 3.560 orang yang tersebar di 34 wilayah seluruh Indonesia.

Dana sebesar Rp 2,64 triliun dianggarkan untuk lembaga baru itu kabarnya mulai starting akhir 2017 ini atau paling lambat awal tahun 2018.

Tampaknya, isu soal korupsi masih menjadi yang paling menarik di negeri ini. Di Indonesia, sepertinya kejahatan kerah putih ini dianggap sebagai penyakit yang susah dibasmi, dan takkan pernah sirna dari negeri tercinta kita ini. Tak salah jika kemudian Jenderal Tito Karnavian sampai harus membentuk lembaga khusus di institusi Polri guna menangani kasus-kasus korupsi.

Hanya memang muncul pertanyaan menggelitik di benak publik; seberapa penting sebenarnya Polri membentuk Densus Tipikor? Bukankah selama ini sudah ada Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Apalagi anggaran untuk lembaga baru itu tidaklah sedikit -- yang pastinya bakal saban tahun menguras kas negara guna kelangsungan lembaga baru tersebut.

Suka tidak suka, ada banyak pertanyaan di luar sana ketika Jenderal Tito menghendaki Densus Tipikor seperti layaknya KPK. Artinya, Densus Tipikor yang bakal dipimpin jenderal bintang dua (Inspektur Jenderal) itu memiliki keistimewaan sama seperti yang dimiliki oleh KPK.

Kalau memang itu yang menjadi tujuan, wajar muncul khawatir pembentukan Densus Tipikor bakal menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi Polri memang perlu didorong untuk ikut dalam proses pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain, sudah ada KPK yang secara hukum punya wewenang khusus untuk tugas tersebut. Bahkan ada dikhawatirkan akan menjadi ajang baru perseteruan dengan KPK.

Sejatinya pembentukan Densus Tipikor bisa dikatakan mubazir. Selain menguras begitu banyak anggaran, tujuan pembentukan lembaga antirasuah Polri itu bakal tumpang tindih dengan KPK atau kejaksaan -yang sama-sama memiliki kewenangan menangani kasus-kasus kerah putih. Kalau Densus Tipikor juga bermain di tataran seperti itu, pastinya bakal menimbulkan dualisme hukum.

Menempatkan fungsi penyidikan dan penuntutan di dalam Densus Tipikor sejatinya juga bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Densus Tipikor tidak bisa begitu saja mengadopsi sistem yang dimiliki KPK sebab kewenangan KPK diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kalau Densus dibentuk dan fungsi penyidikan dan penuntutan satu atap maka Densus juga harus dibentuk melalui UU, bukan Perpres. Publik juga mempertanyakan ukuran besaran (uang) yang jadi ukuran kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah Polri tidaklah yang besar-besar. Keliru kalau melihat kasus korupsi dari besar dan kecilnya uang yang disalahgunakan.

Contoh sederhana kasus yang melibatkan Ketua DPD Irman Gusman yang hanya menyalahgunakan uang Rp 100 juta. Untuk ukuran seorang ketua DPD, jelas angka Rp 100 juta tentu tidaklah seberapa. Namun hukum (KPK) melihatnya dari sisi perbuatan melawan hukumnya, bukan besarannya. Di sinilah yang kadang orang tidak jernih melihat suatu kasus kejahatan kerah putih yang melibatkan pejabat.

Benar sebaran personel Polri yang merata di daerah-daerah bisa menjadi kelebihan dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertanyaan sederhananya; bagaimana ketika kejahatan itu justru terjadi di institusi Polri yang melibatkan oknum-oknum penting di kepolisian? Sangat naif jika kemudian pembentukan Densus Tipikor hanya sebagai alat untuk meredam agresifitas lembaga antirasuah yang ada selama ini. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved