Antisipasi LPG Melon Digunakan Rumah Makan dan Restoran, Pemkot Keluarkan Edaran Ini

Sebelumnya Haryadi mengaku pihaknya juga sudah memberikan himbauan kepada seluruh pelaku usaha rumah makan dan restoran.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro (UKM) dan Perdagangan Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketersediaan LPG subsidi akhir-akhir ini di informasikan mengalami kelangkaan.

Meski tidak ada pengurangan pasokan dari Pertamina dan kelangkaan hanya terjadi di beberapa daerah namun Pertamina dan pemerintah serius menangani hal ini.

Sebagai upaya mengoptimalkan penyaluran LPG 3 kilo gram (Kg) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Pemkot Pontianak melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro (UKM) dan Perdagangan Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo megeluarkan edaran terkait penggunaan LPG Tabung 3 Kg bagi pelaku usaha.

(Baca: Letak Batu Pertama Masjid Al-Ikshan, Ini Pesan Bupati AM Nasir )

Press conference terkait edaran terkait penggunaan LPG melon ini dilakukan bersama-sama dengan Marketing Branch Manager Pertamina Kalbar Kalteng, Teuku Johan Miftah dan Ketua DPC Hiswana Migas Pontianak Hendra Salam.

Sebelumnya Haryadi mengaku pihaknya juga sudah memberikan himbauan kepada seluruh pelaku usaha rumah makan dan restoran.

"Surat edaran berisikan larangan penggunaan LPG 3 Kg bagi jenis usaha di luar kategori usaha mikro. Jika ada pelaku usaha menengah keatas seperti rumah makan, restoran yang masih menggunakan LPG 3 Kg maka izin usahanya akan dicabut," ujar Haryadi saat dikonfirmasi oleh Tribun pada (15/10/2017).

(Baca: Kompak, Anggota Polisi dan TNI Ini Tak Segan Nugal Padi Bersama Warga )

Sosialisasi secara perdana kata Haryadi sudah dilakukan di SPBU Kota Baru milik Ketua DPC Hiswana Migas Pontianak Hendra Salam.

Haryadi menyatakan langkah ini ditempuh dalam rangka menertibkan penggunaan LPG 3 Kg khususnya yang selama ini masih digunakan oleh usaha kelas menengah ke atas.

Hal tersebut menurutnya berpengaruh terhadap ketersediaan LPG 3 Kg yang seharusnya fokus disalurkan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Presiden RI No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

Usaha mikro sendiri merupakan kategori usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling tinggi Rp300 juta.

"Surat edaran ini akan kami sebarkan kepada seluruh pelaku usaha yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar yang sudah selayaknya menggunakan LPG Non Subsidi. Apabila setelah tersosialisasi masih ada pelaku usaha yang tidak mengindahkan edaran ini, kami akan beri sanksi bahkan hingga pencabutan izin usaha," ulang Haryadi.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved