Breaking News:

Evaluasi Program GGD

Meski demikian, tidak semua tenaga pendidik yang lolos, ditempatkan di perbatasan dan pedalaman memilih mengundurkan diri

Penulis: Stefanus Akim | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN
Ratusan massa peserta aksi penolakan GGD berfoto di depan Kantor DPRD Kabupaten Sintang, Kamis (12/10/2017) siang. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Alexius Akim, mengatakan pada 2016 dirinya menolak Program Guru Garis Depan (GGD) untuk SMA dan SMK sederjat. Karena sudah menolak maka Kalbar tidak diberi lagi jatah. Tapi SD dan SMP masih diberi melalui bupati atau wali kota.

Akim sudah menyampaikan kepada menteri melalui Dirjen Guru dan Ketenagapendidikan bahwa bukannya tidak setuju dengan program GGD, tapi proses perekrutannya itu yang perlu ditinjau. Di Kalbar sendiri banyak lulusan FKIP, STKIP, dan IKIP. Bahkan mereka sudah honor 5 hingga 10 tahun. Mengapa tidak mereka itu yang diberdayakan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Mustaruddin, memastikan perekrutan GGD yang ditugaskan di Kalbar menjadi kewenangan Kemendikbud Kalbar. Mustarudin mengatakan, para guru ini kaget ketika tiba di Kalbar. Mereka melihat kondisi yang ada jauh berbeda dengan di Pulau Jawa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Lindra Azmar, menyayangkan sebanyak 37 peserta GGD penempatan Kabupaten Sintang yang mengundurkan diri ketika pemberkasan NIM. Dari total 297 guru, sebanyak 37 orang diantaranya mundur. Sehingga saat ini hanya ada 260 peserta GGD.

Terkait banyaknya guru Program GGD yang menundur, Pengamat Pendidikan, Dr Aswandi, menilai mereka tak layak menjadi guru. Ia mengatakab guru di program GGD merupakan pegawai negeri sipil (PNS). Begitu menjadi PNS harus menandatangani surat pernyataan bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Mungkin mereka menganggap tempat kerjamya mudah, namun ternyata sulit. Aswandi mengatakan mereka yang seperti itu tidak layak karena tidak memiliki daya tahan. Padahal mereka ini sudah disiapkan.

Disebutkan, yang namanya GGD biasanya selama satu tahun menyesuaikan diri di tempat-tempat yang sulit. Mereka ini biasanya dari guru SM3T atau Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal yang sudah pernah tugas di daerah yang kurang lebih sulit juga.

Disebutkan Aswandi, dalam aturan, mereka mengabdi selama 10 tahun, setelah itu mereka berhak pindah. Disebutkan sekarang ini guru di Indonesia tidak bisa seperti itu. Guru Indonesia itu mesti tahan ditempatkan dimana saja. Ia percaya, satu orang yang berhenti, seribu orang yang siap menggantikan. Ke depan, rekrutmen calon guru harus betul-betul diintensifkan. GGD ini haruslah mereka yang terseleksi dengan baik.

Selanjutnya menteri memang layak mengevaluasi program ini. Di antaranya dengan melibatkan daerah, sehingga betul-batul tahu kebutuhan daerah. *

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved