Evaluasi Program GGD

Meski demikian, tidak semua tenaga pendidik yang lolos, ditempatkan di perbatasan dan pedalaman memilih mengundurkan diri

Evaluasi Program GGD
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/WAHIDIN
Ratusan massa peserta aksi penolakan GGD berfoto di depan Kantor DPRD Kabupaten Sintang, Kamis (12/10/2017) siang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah massa dari Universitas Kapuas Sintang, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, PMKRI, GMNI, Pemuda Katolik, Fordem Kalbar, dan Laskar Merah Putih berdemosntrasi di depan Gedung DPRD Sintang, Kamis (12/10) pagi. Penolakan ini dilakukan terhadap program Guru Garis Depan (GGD) yang dinilai diskriminatif.

Program GGD yang dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program ini akan menempatkan 260 GGD di Kabupaten Sintang dan menimbulkan penolakan karena dinilai dapat membuat lebih banyak pengangguran intelektual di Sintang.

Ketua BEM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Beti Suci Elese, menilai GGD tidak adil karena proses rekrutmennya mendiskriminasi putra-putri daerah. Terutama para guru honorer atau kontrak, serta lulusan sekolah tinggi yang asli putra daerah yang ingin mengabdikan diri kepada tanah kelahirannya.

Koordinator Aksi Penolakan GGD Sintang, M Pahan Apri, mengatakan bahwa pihaknya menuntut agar GGD dipulangkan dalam tujuh hari ke depan. Menurutnya aksi yang dilakukan oleh ratusan orang ini bertujuan agar pemerintah pusat tahu kalau putra-putri daerah Kabupaten Sintang menolak cara rekrutmen GGD karena tidak mengakomodir kemampuan SDM di Kabupaten Sintang.

Ketua Umum Forum Demokrasi (Fordem) Kalimantan Barat, Erasmus Endi Dacosta melihat ada yang aneh dan ganjil pada permasalahan kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait program GGD.

Bahkan ia menegaskan program GGD adalah kebijakan tak tepat dari pemerintah pusat. Bagaimana tidak, program tersebut menerapkan aturan atau syarat-syarat rekrutmen yang membuat banyak putra-putri daerah tidak bisa ikut.

Sejauh ini Program GGD yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tak berjalan lancar di Kalbar. Ratusan guru asal Pulau Jawa dan Sumatera yang lolos seleksi dan ditugaskan di Kalbar memilih mengundurkan diri.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, menyebutkan para guru tersebut mundur karena melihat medan yang akan ditempuh tidak sesuai dengan gambaran mereka.

(Baca: Terpilih Secara Aklamasi, Umar Bani Pimpin IKBM Kubu Raya )

Meski demikian, tidak semua tenaga pendidik yang lolos, ditempatkan di perbatasan dan pedalaman memilih mengundurkan diri. Untuk mengisi kekosongan itu pemerintah kabupaten/kota, seperti Bengkayang, Landak, dan Kapuas Hulu memilih membuka guru honorer guna mengganti GGD yang sudah mengundurkan diri. Wagub menilai persoalan ini menjadi dilema yang menghantui dunia pendidikan Kalimantan Barat.

Halaman
12
Penulis: Stefanus Akim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved