TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada sejumlah daerah yang rawan terjadi konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

Saat Apel Kepala Satuan Wilayah 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017) Tito menyebutkan daerah tersebut adalah Jawa Barat, Papua, dan terakhir Kalimantan Barat.

Jawa Barat menjadi perhatian karena jumlah penduduk terbesar dalam pilkada nanti. Dengan penduduk yang besar akan memiliki potensi gesekan konflik jika tidak dikelola dan diredam sejak awal.

Sedangkan kerawanan di Papua dan Kalimantan Barat umunya dipicu oleh permasalahan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

(Baca: Nama-nama Peserta Lolos Tes Wawancara Panwascam Kubu Raya, Berikut Daftarnya! )

Berbagai langah diambil oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya konflik tersebut, termasuk menyusun rencana pencegahan. Upaya itu dilakukan dengan mendekati para tokoh agama dan masyarakat di daerah tersebut.

Kapolri sudah menegaskan akan mencopot setiap kepala satuan wilayah yang tidak melaksanakan arahan untuk mencegah terjadinya konflik atau gangguan keamanan selama pilkada.

Lantas bagaimana antisipasi di Kalbar? Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nanang Purnomo, menyebutkan Polda Kalbar akan mengerahkan tim cyber crime untuk mengamankan isu SARA di media sosial jelang Pilkada Serentak 20187. Tugas satuan ini berpatroli di media sosial yang akan gencar dilakukan.

Baca: Daftar Jadi Pemantau Pilkada, Ini Syaratnya!

Meskipun demikian, Ia percaya masyarakat Kalbar tidak mudah terpengaruh isu di media sosial. Sebab isu di media sosial yang beredar akan memperkeruh proses Pilkada serentak di Kalbar.