Breaking News:

Presiden Pemegang Kendali Kebijakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara di depan para pembantunya di kabinet yang belakangan ini bersilang pendapat.

jokowi 

Juga soal kabar pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer yang disampaikan Jenderal Gatot dalam forum tertutup dengan sejumlah purnawirawan TNI.

(Baca: Panglima TNI Dipanggil Presiden Soal Ucapan 5000 Senjata, Ini Yang Dibicarakan )

Substansinya bukan untuk publik, namun realitasnya, rekaman itu beredar di media sosial.

Pidatonya itu memicu ketegangan di kalangan Kepolisian dan Badan Intelijen Negara.

Merasa dituding, kedua lembaga kebakaran jenggot. Mereka mengklaim pemesanan senjata sudah melalui prosedur yang benar.

Hal itu juga dibenarkan Menteri Pertahanan Ramizyard Ryacudu. Menkopolhukam Wiranto ikut mengklarifikasi bahwa jumlah senjata apinya bukan 5000 tapi 500 senjata untuk keperluan BIN. Dan senjatanya bukan standar TNI.

Disusul kemudian bocornya surat Menkeu Sri Mulyani kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN. Surat berisi soal kondisi keuangan PLN itu beredar di media sosial.

Muncul berbagai penafisran soal surat itu. Kontroversi kembali terjadi. Lalu apa yang didapat rakyat dari polemik itu? Kebingungan.

Kegaduhan di negeri ini yang dipicu oleh miskomunikasi atau disharmonisasi antarpembantu presiden sejatinya tak akan terjadi bila para pembantu presiden itu menyadari bahwa, dalam sistem presidensial, Presiden sebagai pimpinan dari lembaga kepresidenan seharusnya memegang kendali atas setiap keputusan atau kebijakan strategis yang akan dilahirkan.

Menurut konstitusi mereka adalah para pembantu presiden. Dan, bagi para pembantu presiden, berlakulah sesuai mandatnya dalam kapasitas sebagai pembantu presiden.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved