Citizen Reporter

Buka Muscab Gapensi Sintang, Ini Poin Penting yang Disampaikan Bupati Jarot

UU baru ini tidak dikenal dengan kegagalan jasa konstruksi. Tapi yang ada adalah kegagalan bangunannya.

ISTIMEWA
Bupati Sintang Jarot Winarno buka Musyawarah Cabang (Muscab) IX Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Aula Hotel My Home Sintang, Sabtu (30/9/2017). 

Citizen Reporter

Kasubag Pemberitaan Humas Setda Sintang, Syukur Saleh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bupati Sintang Jarot Winarno buka Musyawarah Cabang (Muscab) IX Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Aula Hotel My Home Sintang, Sabtu (30/9/2017). Muscab turut dihadiri Ketua Badan Pimpinan Daerah Gapensi Provinsi Kalbar.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya Muscab IX Gapensi Kabupaten sintang tersebut. Kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi merupakan hadiah bagi jasa konstruksi maupun Pemerintah Daerah. 

“Seperti yang saya utarakan tadi, ada beberapa poin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2107 itu yakni pembagian pembinaan. Jangan, Pemerintah Daerah wajib membina mereka termasuk prosedur perizinan dan sebagainya,” jelasnya.

Kau, ungkap Jarot yakni perluasaan, kalau dulu hanya jasa konsultasi, konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Sekarang ini rantai pasok pun masuk seperti pengadaan meterial, batu, semen dan sebagainya. 

“Ketiga, ada kewajiban mereka soal standar kesalamatan, keamanan, kesehatan dan keberlanjutan mereka dan mereka harus penuhin untuk dapat sertifikasi," katanya.

(Baca: Gelar Baksos, Ini yang Dilakukan FGBMFI dan Permaross pada Warga Kurang Mampu )

Ada juga kewajiban kemitraan dan sebagainya. Tanpa bermitra yang baik dengan pemerintah, asosiasi tidak akan kuat. UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi merupakan Pengganti UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. UU baru ini memperluas cakupan jasa kontruksi, bukan saja konsultan jasa konstruksi dan pelaksana jasa konstruksi, tapi juga pemasukan rantai pasok usaha konstruksi.

“UU baru ini tidak dikenal dengan kegagalan jasa konstruksi. Tapi yang ada adalah kegagalan bangunannya. Tentunya, UU baru ini memberikan perlindungan hukum lebih pas kepada kita semua anggota asosiasi maupun penyedia jasa konsruksi, serta penyedia jasa konstruksi," terangnya. 

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved