Golkar Tersandera Kasus Proyek KTP Elektronik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dugaan keterlibatan Setya Novanto dan sejumlah politisi Partai Golkar dalam kasus megakorupsi proyek KTP elektronik (KTP-el) yang merugikan negara Rp 2,3 triliun berimbas pada elektabilitas partai berlambang beringin yang mengalami penurunan kepercayaan masyarakat.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla pun angkat suara perihal rekomendasi politik dari Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar yang meminta agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengundurkan diri dan dinonaktifkan kemudian, lalu menunjuk pelaksana ketua umum.

Bagi Kalla, permintaan mundur tersebut akan membuat citra partai politik terjaga.

Sepantasnya begitu, cetus Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

(Baca: Setya Novanto Terbaring di RS, Fotonya Tersebar, Warganet Temukan 7 Kejanggalan! )

Karena menurut sesepuh Partai Golkar yang kini orang nomor dua di Indonesia ini, kita tidak bicara pribadi atau kita tidak bicara hanya legalitas.

Kita bicara image atau partai itu tergantung image masyarakat, penilaian publik.

Menurut Kalla, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar harus bersih, berpengalaman dan mampu memimpin Partai Golkar di masa mendatang.

Kendati demikian, Kalla enggan merinci kandidat Plt Ketua Umum Partai Golkar yang dinilai tepat memimpin partai tersebut.

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, setidaknya ada dua alasan terkait permintaan Setya Novanto untuk dinonaktifkan.