Setop Politisasi Isu Rohingya

"Masyarakat Rohingya sedang kesusahan tapi dipolitisasi (untuk) menekan pemerintah. Saya kira pemerintah sudah melakukan dengan aktif.

Setop Politisasi  Isu Rohingya
ISTIMEWA
Aksi sosial penggalangan dana untuk Muslim Rohingya di bundaran Digulis Untan, Rabu (13/9/2017) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Isu kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, mengundang reaksi beragam di Indonesia. Misalnya aksi peduli untuk warga muslim Rohingya di Jakarta, Sabtu (16/9) yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais.

Aksi nyata juga sudah terlihat dari banyaknya bantuan spontanitas, termasuk bantuan kemanusiaan yang dikirim pemerintah Indonesia untuk pengungsi Rohingya.

Sebanyak 34 ton bantuan kemanusiaan itu terdiri atas makanan siap saji, paket sembako, family kit, tangki air, tenda untuk pengungsi, pakaian anak serta selimut tiba di perbatasan perbatasan Myanmar-Bangladesh, Kamis (14/9).

(Baca: Ibu-ibu Muslimat NU Sanggau Galang Dana Peduli Rohingya )

Bantuan ini bukanlah yang terakhir. Pemerintah terus menghimpun bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan bagi ratusan ribu pengungsi Rohingya. Namun dari aksi tersebut juga, muncul berbagai isu baru yang ujung-ujungnya memanaskan situasi politik dalam negeri.

Dalam statemennya, Prabowo dan Amien Rais menganggap bantuan kemanusiaan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan tersebut makin menggelinding dengan pernyataan tambahan Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang meminta Presiden Joko Widodo hadir langsung menemui pengungsi Rohingya di Myanmar, sebagaimana Presiden Soeharto yang datang ketika konflik Bosnia. Respon menyayangkan dan bantahan mengalir deras, termasuk dari pucuk pimpinan partai lainnya, dan bantahan langsung dari istana.

Apa yang disampaikan Prabowo dan Amien dituding tak lebih sebagai politisasi (isu) Rohingya. Partai Golkar melalui Wakil Sekjen Ace Hasan Syadzily menyatakan politisasi (isu) Rohingya tak pada tempatnya.

"Masyarakat Rohingya sedang kesusahan tapi dipolitisasi (untuk) menekan pemerintah. Saya kira pemerintah sudah melakukan dengan aktif. Coba lihat negara ASEAN lain, tak ada yang seakseleratif kita," ujar Ace, di Gedung DPR, Senin (18/9).

"Apakah mereka yang bicara soal pencitraan itu juga akan melihat yang dilakukan MUI, NU, Muhammadiyah, FPI dan belasan ormas Islam lainnya juga sebagai pencitraan? Silakan para tokoh politik yang berseberangan dengan Presiden Jokowi atau yang di luar Pemerintahan untuk terus menyerang secara politis langkah Pemerintah, tapi tidak pas untuk isu Rohingya ini," cetus Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani.

Kritik senada atas pernyataan politisi Gerindra tersebut juga disampaikan Partai Hanura, DPP PDIP, Partai Demokrat dan Nasdem. Membandingkan Jokowi dengan Soeharto yang datang Bosnia langsung di lokasi perang jelas salah. Karena ketika datang saat konflik di Bosnia itu adalah misi perdamaian di bawah PBB. Pak Soeharto datang ke sana di bawah PBB, untuk mengunjungi pasukan perdamaian Indonesia yang sedang bertugas di Bosnia. Sedangkan di Rohingya belum pasukan perdamaian PBB.

Saat ini, selain tekanan politik terhadap pemerintah Myanmar, tak kalah penting adalah bantuan secara langsung kepada para pengungsi yang terusir dari Rakhine. Nah, langkah kemanusiaan inilah yang sedang dilakukan pemerintah, tentunya selain lobi dan tekanan politik ke Myanmar.

Memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kekerasan di negara lain, sudah menjadi kewajiban konstitusional negara, sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945.
Kita berharap, jangan sampai sinyalemen Polri bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memakai isu Rohingya untuk menyerang pemerintah seolah teramini. Karena itu setop politisi isu Rohingya.

Pemerintah tentu harus memakai jalur resmi dalam penyaluran bantuan ke warga Rohingya.
Begitu pula organisasi masyarakat, apabila mempercayakan kepada pemerintah pun bisa terfasilitasi. Atau bisa juga melalui jalur LSM/NGO internasional yang memiliki akses ke Myanmar.

Sampainya bantuan ke warga yang membutuhkan tentu lebih penting ketimbang heboh saling sindir dan saling serang. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved