OTT dan Mencegah Korupsi di Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

OTT dan Mencegah  Korupsi di Daerah
Surya/ Fatkhul Alamy
Eddy Rumpoko saat meninggalkan Ditreskrimsus Polda Jatim, Sabtu malam. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penetapan Wali Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Eddy Rumpoko yang terjaring Operasi Tangan Tangan (OTT) Jumat (15/9) lalu dengan barang bukti uang suap Rp 200 juta sebagai tersangka korupsi oleh KPK menambah deretan kepala daerah di pusaran korupsi. Penerapan OTT KPK seolah menyiratkan bahwa negeri yang kita cintai ini masih `darurat korupsi'.

Kita bisa tengok, hanya dalam tiga hari, KPK melakukan 'hattrick' OTT di tiga tempat berbeda. Selain Kota Batu, dua lainnya Bupati Batubara, Sumatera Utara, Arya Zulkarnaen yang menerima suap total senilai Rp4,4 miliar, dan satu lainnya Ketua DPRD Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali.

Tidak salah memang kalau banyak pihak kemudian menyebut negeri ini disebut masih `darurat korupsi'. Meski OTT menjadi cara ampuh meredam praktik korupsi, faktanya di luar sana masih banyak pejabat publik di negeri ini yang nekat `menjual diri' demi memenuhi nafsu serakah. Fenomena ini sungguh memprihatinkan, sebab para pemimpin daerah yang terlibat kasus korupsi sangat banyak.

Misalnya, pada tahun lalu saja menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, ada sekitar 343 kepala daerah yang berperkara hukum, baik di Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Jika ditarik lebih spesifik terkait kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK, sejak 2004 hingga kini ada 18 gubernur dan 80 bupati/wali kota/wakil yang terjerat kasus korupsi.

Berbagai upaya KPK untuk memberangus habis praktik korupsi di Indonesia melalui OTT tersebut patut kita apresiasi. Namun seiring terus meningkatnya kasus korupsi, penindakan dirasa tidak cukup untuk melenyapkan mental dan budaya korupsi para penyelenggara negara. Pemahaman area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran perlu digalakkan.

Jika merujuk pada data KPK, selama kurun waktu 2004 hingga kini, dari 670 jenis perkara yang ditangani komisi antirasuah paling banyak adalah kasus suap. Seperti halnya dalam kasus Bupati Batubara, uang suap Rp4,4 miliar terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara. Sedangkan Wali Kota Batu diduga menerima fee 10 persen dari nilai pengadaan mebelair di Pemkot Batu sebesar Rp 5,26 miliar.

(Baca: Narkoba Jenis Baru Banyak Beredar, Pengamat Minta BPOM Tingkatkan Pengawasan )

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ada empat hal utama yang dilakukan KPK untuk pencegahan. Keempat hal itu merupakan area rawan terjadinya korupsi.

Pertama, upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, agar lebih akuntabel dan transparan. Pihaknya menyatakan sedang membantu daerah-daerah yang belum memiliki program e-Katalog. "Kami minta kepada seluruh pemda, e-procurement (penerapan pengadaan berbasis elektronik-red) wajib ada, plus e-Katalog itu dipercepat, agar pembengkakan-pembengkakan biaya itu tidak terjadi," kata Syarif, di gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Kedua, KPK membantu melakukan perbaikan masalah perizinan. sistem perizinan harus satu pintu agar mudah untuk dikontrol. Tujuan sistem ini, untuk mencegah pertemuan pihak pemohon dan pemberi izin yang berpotensi menimbulkan korupsi. Sebaiknya tidak ada lagi pertemuan tatap muka pemohon dan pemberi, pegawai atau aparat yang memberi izin itu.

Ketiga, dalam sistem penganggaran harus ada sistem e-planning dan e-budgeting. Hal itu untuk mencegah mark up yang biasa terjadi pada saat perencanaan anggaran. Misalnya, seharusnya penganggaran barang dan jasa Rp 4 miliar, karena dipikir harus ada fee untuk kepala daerah, akhirnya jadi markup lebih mahal.

Terakhir, tak kalah penting adalah memaksimalkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selama ini independensi APIP di daerah dianggap tidak optimal karena kedudukan APIP di bawah kepala daerah. Ke depan sebaiknya inspektorat di kabupaten kota dan provinsi adalah perwakilan Kemendagri, sehingga bisa dicegah kemungkinan menjadi bagian mata rantai korupsi. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved