Breaking News:

Ini Prediksi Sutarmidji Soal Moratorium ASN Tak Dicabut

Ditegaskan Midji, kalau terus tidak menerima dengan berbagai alasan, suatu waktu akan terjadi krisis pelayanan publik.

Penulis: Syahroni | Editor: Steven Greatness
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan kalau moratorium terhadap penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sering juga disebut PNS dilakukan secara terus menerus maka kedepan pelayanan publik akan kelabakan dan terjadi krisis tenaga pelayanan publik.

"Pemerintah kalau membiarkan terus moratorium ASN, akan kelabakan nantinya. Selama ini semua daerah sudah kekurangan ASN, kalau Pontianak inikan dekat layanannya, dekat jadi tidak terlalu memakan waktu lama. Tapi nanti lihat kalau wilayah yang luas dan perlu ASN yang sesuai dengan standar layanan untuk lingkup berapa luas dan berapa orang, pasti akan kelabakan jika moratorium inu terus dilakukan," katanya, Jumat (15/9/2017)

Ditegaskan Midji, kalau terus tidak menerima dengan berbagai alasan, suatu waktu akan terjadi krisis pelayanan publik akibat dari ASN yang ada tidak sebanding dengan yang dilayanai.

Untuk itingkat kota ia katakan sudah bisa memanfaatkan IT dan lain sebagainya untuk mengimbangi itu kekurangan tenaga ASN. Namun ini tidak semuanya bisa dilakukan, terutama tenaga pendidik, sehingga akan mengakibatkan kekurangan guru.

"Kalau kota mungkin bisa regrouping sekolah nah kalau di daerah lain tidak mungkin. Guru mau disuruh mengajar 24 jam jarak satu sekolah dengan sekolah lain bisa 10 kilometer. bagaimana kita mau memenuhinya. nanti habis waktu di jalan, iya kalau jalannya lancar kalau becek dan lain sebagainya, itu juga masalah," jelasnya.

Ia meminta semua ini harus dihitung dengan matang, jangan sampai sudah suntuk baru tengadah.

"Sudah diperhitungkan betul betul. Kalau pemerintah kota dengan kondisi selama ini masih, idealnya 0,87 sekarang sudah di bawah 0,87. 0,87 itu dibackup dengan IT, tapi kalau sudah di bawah itu dengan penduduk yang terus bertambah. harusnya 0,87 itu meningkat jadi 0,9 karena jumlah penduduk bertambah," kata Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Kalau jumlah penduduk yang dilayani bertamabah, sementara jumlah pelayan berkurang, maka ia mengkhawatirkan suatu waktu bahkan diperkirakannya dua tahun lagi akan ada masalah.

"Wartawan boleh catat dua tahun lagi bisa jadi masalah dalam pelayanan publik. karena yang dilayani tidak sebanding dengan yang melayani apalagi untuk kalimantan. wilayahnya luas. bahkan ada kabupaten yang lebih luas dari Jawa Barat," katanya.

Ia meminta pemerintah pusat harus menghitung betul kebutuhan ASN ini dan ia tegaskan jangan hanya membuka untuk kementerian saja, karena kementerian itu tidak perlu banyak pegawainya.

"Coba kalau banyak-banyak memangnya bisa cepat melayani, lama juga kan kementerian itu. Saya lihat harusnya yang diperkuat itu daerah, kan kewenangan itu yang tak perlu ke pusat harusnye ke darah. nah ini akibatnya tarik menarik kewenangan," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved