BPN Butuh Perbaikan Radikal, Ini Masukan Kepala Ombudsman

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi menjelaskan permasalahan dari penerbitan sertifikat, adalah permasalahan klasik.

BPN Butuh Perbaikan Radikal, Ini Masukan Kepala Ombudsman
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / Madrosid
Sejumlah masyarakat menunggu antrean dalam mediasi permasalahan permohonan sertifikat tanah mereka, tak kunjung selesai sebelumnya, di Hotel Dangau, Jumat (15/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi menjelaskan permasalahan dari penerbitan sertifikat, adalah permasalahan klasik.

Sistem pendataan yang dilakukan BPN ini butuh perbaikan secara radikal.

(Baca: Target Pajak Kendaraan Kayong Utara Belum Tercapai, Genjot dengan Razia Gabungan )

"Sehingga ini menyebabkan banyak komplain dari masyarakat. Istilah BPN ini sekarang sedang melandingkan gambar-gambar agar tidak terjadi tumpang tindih. Saat proses berjalan inilah terjadi tumpang tindih," katanya saat melakukan mediasi pertemuan BPN dengan masyarakat, Jumat (15/9/2017).

(Baca: Ribuan Koleksi Mainan di Kidz Station, Penggemarnya Hingga Orang Dewasa )

Permasalahan ini, terjadi lantaran memang minimnya SDM di BPN itu sendiri serta alat-alat pendukung lainnya.

Terutama untuk juru ukur, sehingga banyak pemohon sertifikat tak terakomodir dengan cepat.

"Akibatnya, banyaknya pemohon jadi kurang terakomodir. Sementara di Kubu Raya ini ada 24 ribu sertifikat masih belum terlaksana," ungkapnya.

Ia mengungkapkan sejumlah permasalahan tidak sepenuhnya ada di pihak BPN.

Halaman
12
Penulis: Madrosid
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved