Temukan Delapan Kasus Gizi Buruk, Ini Upaya Pemkab Sanggau Atasinya
PH sapaan akrabnya meminta Dewan Ketahanan Pangan menggunakan data sebagai acuan untuk menjadi pembahasan dalam menentukan kebijakan.
Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Dhita Mutiasari
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Bupati Sanggau, Paolus Hadi memimpin rapat koordinasi dewan ketahanan pangan tahun 2017 di aula kantor Bupati Sanggau, Rabu (13/9/2017).
Rakor ini juga dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Holtikultura dan Perikanan (Hangpang Holtikan) Kabupaten Sanggau, John Hendri dan Kepala OPD Sanggau lainya, Perwakilan dari Kodim 1204/Sanggau, Bulog Sanggau, BPS Sanggau.
Selain itu, hadir juga perwakilan dari Polres Sanggau, Camat se-Kabupaten Sanggau dan tamu undangan lainya.
Dari hasil rapat itu, terungkap delapan kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Sanggau ditemukan sejak Januari hingga Agustus 2017.
(Baca: DPRD Sanggau Harap Lampu Jalan Segera Diperbaiki )
Karena dewan ketahanan pangan punya andil untuk mencegah terjadinya gizi buruk.
“Tugas dewan ketahanan pangan adalah untuk memfasilitasi seluruh rangkaian penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Itu tugas kita, ” kata Bupati Sanggau yang juga Ketua Dewan Ketahanan Pangan Sanggau, Paolus Hadi.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu mempertanyakan sejauh mana kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau dan apa-apa yang harus dirubah dan dibenahi, termasuk gizinya.
(Baca: Traffic Light Tak Berfungsi Kerap Picu Kemacetan, Warga Sanggau Harap Perbaikan )
“Karena kalau ketahanan pangan kita tidak kuat, berimplikasi pada gizi buruk di masyarakat. Kalau kita bicara pangan, bukan hanya soal padi tapi juga perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain, ” tegasnya.
Untuk itu, PH sapaan akrabnya meminta Dewan Ketahanan Pangan menggunakan data sebagai acuan untuk menjadi pembahasan dalam menentukan kebijakan.
Ia juga meminta agar dewan ketahanan pangan yang terdiri dari OPD terkait bersama Camat se Kabupaten Sanggau untuk saling berkoordinasi.
“Saya tidak mau rapat dewan ketahanan pangan ini hanya bersifat seremonial, saya mau rapat ini efektif dan ada hasil, kalaupun kita terima gaji dari dewan ketahanan pangan ini rasanya tidak bermartabat kita terima jika persoalan pangan ini tidak berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan perikanan (Dishangpang Hortikan) Sanggau yang juga sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau, H John Hendri menyampaikan kasus gizi buruk bukan hanya disebabkan karena kurang makan dan bukan hanya tanggungjawab satu instansi saja.
“Untuk itu, perlu dipikirkan bagaimana memenuhi gizi masyarakat. Disinilah peran dewan ketahanan pangan untuk memeneg stack holder baik itu pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama menjaga sekaligus memberikan pemahaman gizi kepada masyarakat, ” ujarnya.
Namun Hendri mengakui, bahwa salah satu indikator ketahanan pangan adalah terkait ketersediaan gizi.
Hendri juga tidak membantah bahwa rapat ketahanan pangan yang digelar perdana ini masih perlu penyempurnaan, terutama terkait persoalan data seperti yang disebutkan Bupati dan juga masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait termasuk Camat.