Di Bawah Jokowi Freeport Tunduk

Butuh waktu tiga tahun itu untuk mencapai kesepahaman bersama antara pemerintah Indonesia dengan Freeport.

Di Bawah Jokowi Freeport Tunduk
jokowi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah melewati proses negosiasi yang panjang, PT Freeport Indonesia akhirnya setuju untuk melepas saham (divestasi) dengan total sebesar 51 persen kepada pihak Indonesia.

Hal ini merupakan satu dari empat poin negosiasi yang disepakati Freeport seiring perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kesepakatan tersebut sesuai mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Butuh waktu tiga tahun itu untuk mencapai kesepahaman bersama antara pemerintah Indonesia dengan Freeport.

"Perundingan ini tiga tahun dilakukan, saya ditugaskan Pak Presiden kira-kira Februari 2017, rapat kira-kira 20 kali dan selalu saya laporkan ke presiden," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/8).

Saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard Adkerson di Kantor ESDM, Jakarta (29/8), Jonan mengumumkan PT Freeport Indonesia telah menyepakati empat poin negosiasi yang sudah berlangsung sejak April 2017.

Poin kedua adalah pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnian mineral (smelter). Freeport Harus membangun smelter dalam lima tahun, sejak IUPK terbit. Poin ketiga, Freeport telah sepakat memberikan Indonesia bagian lebih besar ketika sudah menyandang status IUPK, dibanding? saat bersatatus KK.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Poin keempat, Freport dan pemerintah menyetujui masa operasi Freeport diperpanjang 2x10 tahun, usai habisnya masa kontrak ?pada 2021. Dengan begitu, Freeport bisa mengajukan perpajangan masa operasi untuk masa pertama sampai 2031. Itu jika memenuhi persyaratan diperpanjang kembali sampai 2041.

Keberhasilan pemerintah dalam "renegosiasi" dengan Freeport patut diacungi jempol. Selama ini, dengan KK, Freeport seolah mensejajarkan dirinya dengan Pemerintah. Gaya Freeport tersebut sudah menjadi sejarah tersendiri. Sekarang Freeport layaknya pelaku usaha berada di bawah regulasi pemerintah.

Bahkan soal perpajakan disepakati bisa lebih besar sebagaimana diatur dalam pasal 169 (c). Pasal tersebut menentukan bahwa dalam soal penerimaan negara maka ketentuan yang berlaku adalah negara menerima paling besar.

(Baca Juga: Apa Kucing Muntaber Bisa Menular ke Manusia

Selain menyepakati empat poin negosiasi, PT Freeport juga sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara. Dimana besarannya lebih baik dibandingkan penerimaan negara di bawah perjanjian Kontrak Karya. Selain itu Presiden setuju berdasarkan Undang-Undang No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Perpanjangan operasi maksimum 2 x 10, artinya 2031 dan 2041 yang memang syaratnya akan ditulis di IUPK.

PT Freeport Indonesia sebelumnya menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada kontrak karya. Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Di awal tahun, upaya negosiasi dengan Pemerintah belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.
Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu. Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin.

Semoga kesepakatan baru yang sudah dicapai Pemerintah dan Freeport ini menjadi langkah awal yang bagus bagi Indonesia. Namun demikian Pemerintah tetap harus hati-hati agar tidak masuk jebak Batman. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved