Dana Pilkada Sanggau Diperkirakan Capai Rp 50 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Pilkada serentak yang digelar pada tahun 2018 mendatang dipastikan membutuhkan anggaran yang banyak.

Diperkirakan mencapai Rp50 milyar, karena anggaran itu dibagi untuk KPU, Panwas dan pengamanan.

Biaya yang dibebankan kepada APBD tersebut tentu akan berpengaruh pada anggaran pembangunan tahun depan.

Ketua DPRD Sanggau, Jumadi, menilai hal itu sebagai konsekuensi yang harus dijalankan.

“Tetap ada pengaruh, tapi harus dilakukan,” katanya, Selasa (29/8/2017).

(Baca: Belasan Kali Beraksi, Polres Sanggau Bekuk Spesialis Jambret Telepon Seluler )

Meski berpengaruh, lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sanggau itu, namun Pemda dan DPRD tetap akan mencari solusi supaya pembanguan tetap berjalan, meskipun harus mengurangi belanja.

“Misalnya jika ada kegiatan yang dulunya Rp5 milyar, dikurangi jadi satu milyar Rupiah, seperti itulah nantinya, ” ujarnya.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengatakan, biaya pilkada yang yang cukup besar dan mencapai Rp 50 milyar merupakan konsekuensi demokrasi yang telah ditetapkan.

“Tentu konsekuensinya dengan anggaran. Pada saat Pilkada serentak ini pasti akan menyedot ke sana,” ujarnya.

Dikatakanya, jika tidak ada tambahan dana dari pemerintah pusat, tentu akan sangat berpengaruh terhadap beberapa belanja pemerintah.

“Tentu akan kita pilah, kesepahaman kita dengan DPRD. Mudah-mudahan tidak mengurangi belanja barang dan jasa, maupun belanja modal. Tetapi kami sudah menyuarakan, semua Pilkada serentak ini, kalau bisa memang harus dibarengi juga dengan dukungan DAU yang signifikan untuk membantu Pilkada-Pilkada yang serentak ini,” ujarnya.

Dikatakanya, dengan adanya tambahan DAU dan DAK tentu akan menutupi anggaran yang tersedot ke Pilkada. Ia pun mengaku akan memotong anggaran yang tidak begitu mendesak, seperti perjalanan dinas.

“Tiap tahun kita kawal terus dana perjalanan dinas. Ini saya lakukan sejak mulai menjabat,” tegasnya.

Selain itu, sampai saat ini, Pemda juga masih menunggu kepastian dari Pemprov, mengingat Pilgub Kalbar digelar serentak dengan Pilbup Sanggau.

“Saya kira karena ini dengan Pilgub, provinsi pasti ada dorongan. Cuma bagaimana sistemnya supaya tidak tumpang tindih anggaran. Ini yang kita tunggu,” ujarnya.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu juga mengaku, setelah dana Pilkada tuntas, Pemkab akan langsung tancap memikirkan apa yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama pembangunan.

“Itu tidak boleh diabaikan. Apalagi kami punya visi-misi yang belum tuntas. Sehingga nanti sampai 2019, masa jabatan kami juga menetapkan anggaran bersama DPRD sekarang, kita harus bisa mengaturnya lebih maksimal. Tentu kita juga tidak hanya berdiam diri, hanya mengandalkan DAU dan DAK kita,” pungkasnya.