Bersihkan Mafia Hubla

Banyak juga kontraktor yang dipersulit oleh oknum Hubla. Hal itu lantaran terdapat rekayasa evaluasi yang dilakukan para mafia tersebut.

Bersihkan Mafia Hubla
Tribunnews.com/Abdul Qodir
Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono (rompi oranye) ditahan petugas KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur Jakarta, Kamis (25/8/2017), usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) penerimaan suap sebesar Rp20,074 miliar terkait proyek di Kemenhub sepanjang 2016-2017. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memiliki karier cemerlang di Kemenhub lebih dari 30 tahun dan pernah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden pada HUT ke-71 RI sebagai pegawai teladan ternyata tak selamanya berbanding lurus dengan akhlaknya. Siapa sangka, penerima Satyalancana Karya Satya itu, yakni Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Tonny Budiono, akhirnya harus meringkuk di balik terali besi.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang sekitar Rp 20 miliar di rumah dinasnya yang sederhana, kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok 1-2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta, Rabu (23/8) malam.

"Kesederhaan" juga Tonny ditunjukkan saat berangkat dan pulang kerja, lebih sering menumpangi taksi konvensional dan taksi online.

Menurut KPK, jumlah Rp 20 juta itu merupakan barang bukti terbanyak yang diamankan KPK dari sebuah OTT. Dari jumlah tersebut, uang Rp 1,174 miliar yang berbentuk saldo di rekening bank merupakan suap yang diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adiputra Kurniawan. Suap itu terkait proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Bola pun terus menggelinding, selain suap atau gratifikasi dalam 33 tas berisi uang sebanyak Rp 18,9 miliar yang disita di kediaman dinas Tonny diduga akan dibagi-bagi, sang dirjen pun memberi pengakuan mengejutkan. Uang dari Kurniawan menurut Tonny merupakan tanda terima kasih atas jasa pengurusan lelang proyek hingga bisa lepas dari mafia di Hubla Kemenhub.

Dijelaskan Tonny, selama ini banyak kontraktor yang harusnya menang tapi dikalahkan, atau pun izin yang harusnya selesai dalam hitungan hari, tapi bisa berbulan-bulan. Banyak juga kontraktor yang dipersulit oleh oknum Hubla. Hal itu lantaran terdapat rekayasa evaluasi yang dilakukan para mafia tersebut.

Tentu saja aneh pengakuan sang dirjen ini. Di institusi yang dipimpinnya, Tonny bukan memberantas mafia atau memberikan sanksi berat pada pelaku, tapi justru menyalahgunakan jabatannya dengan menjadi 'makelar proyek' kepada kontraktor.

Padahal bila ditarik ke belakang, pascapengungkapan kasus OTT perizinan pada Oktober 2016 silam, Menteri Perhubungan sudah menjanjikan adanya transparansi dan kejelasan prosedur perizinan. Salah satu tujuannya untuk memberantas mafia seperti disebutkan Tonny.

Namun bukannya terlaksana, justru orang tertinggi di Ditjen Hubla yang terlibat aksi serupa.

Kembali pada mafia, bila benar apa yang disampaikan Tonny, kasus ini harus bisa dipakai sebagai pintu masuk memberantas mafia di Ditjen Hubla. Bila memang Menteri Perhubungan dan bahkan Presiden benar-benar ingin membenahi lembaga negara dari korupsi, bersihkan semua aparatnya yang menjadi mafia. Tanpa tindakan tegas, kasus serupa hanya akan terus berulang dan kontraktor tersandera.

Apalagi, sebagaimana hasil penyelidikan KPK, modus suap dan gratifikasi di Kemenhub juga makin `canggih'. Terungkap bahwa mulanya, Adiputra membuka rekening atas nama seseorang yang diduga fiktif. Rekening tersebut kemudian diisikan saldo. Kartu ATM dari rekening tersebut kemudian diserahkan kepada Tonny. Selanjutnya Tonny bisa menggunakan kapan pun dan berapa pun, uang dalam rekening tersebut.

Pemerintah sudah menunjukkan komitmen untuk menjadikan laut sebagai masa depan, sebagaimana tol laut atau poros maritim dalam program Nawacita yang didengung-dengungkan.

Tapi, apapun rencana tersebut, tanpa pembenahan dan transparasi, program tersebut hanya menjadi ajang pesta para mafia mengingat besarnya potensi ekonomi lautan Indonesia. Kembali kepada keteladanan, semoga masih ada, masih banyak orang-orang teladan yang benar-benar teladan. Bukan teladan karena korupsinya. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved