Breaking News:

Perlu Payung Hukum Baru Taksi Online

Permintaan itu antara lain disampaikan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, Rabu (23/8/2017).

Penulis: Ahmad Suroso | Editor: Rizky Zulham
NET
Ilustrasi 

Artinya, selama periode enam bulan terjadi peningkatan jumlah warga miskin sebanyak 100 ribu orang.

Jadi, jangan sampai keputusan pencabutan Permenhub Nomor 26/2017 ini justru kontraproduktif.

Pemerintah harus segera membuat payung hukum penggantinya, terutama 14 poin tertera dalam permenhub yang dicabut oleh MA.

Pemerintah semestinya hadir di sisi masyarakat, bukan operator.

Sebagai regulator, maka pemerintah selain sebagai pembuat regulasi (peraturan) juga fasilitator pelayan publik harus mengedepankan keadilan.

Kepastian hukum dan kepastian berusaha berasas keadilan, amat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menghindari disharmoni antarwarga bangsa.

Mengutip Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana Permenhub Nomor 26 Tahun 2017masih berlaku hingga 1 November 2017. Langkah Kemenhub mengumpulkan ahli hukum untuk menyusun peraturan yang baru terkait taksi daring sudah tepat.

Jika tidak selesai dalam jangka waktu 90 hari, maka akan kembali ke PM 32/2016 yakni semua taksi harus masuk ke dalam taksi reguler dan berplat kuning. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved