Perlu Payung Hukum Baru Taksi Online

Permintaan itu antara lain disampaikan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, Rabu (23/8/2017).

Perlu Payung Hukum Baru Taksi Online
NET
Ilustrasi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah perlu segera mengundang pihak-pihak terkait untuk berdiskusi dan membentuk aturan baru untuk layanan taksi berbasis online atau dalam jaringan (daring).

Langkah itu untuk menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) mencabut Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang transportasi online yang dirilis Selasa (22/8/2017).

Permintaan itu antara lain disampaikan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, Rabu (23/8/2017).

MA menilai peraturan angkutan kendaraan bermotor umum berbasis aplikasi online (daring) itu yang dikeluarkan 1 April 2017 sebagai pengganti Permenhub 32/ 2016, bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(Baca Juga: Model Pontianak Yang Pernah Menari di Istana Merdeka Ini Akan Menikah, Foto-fotonya Cantik

Danang menyebut, persoalan antara taksi konvensional dengan taksi online butuh keseriusan pemerintah mengatur keduanya dengan baik agar menimbulkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna.

Ia mengusulkan kepada pemerintah tidak memasukkan taksi online ke dalam golongan angkutan sewa khusus tidak dalam trayek. Pasalnya, hal itu menjadi sama dengan kategori pada taksi konvensional.

Pemerintah harus menciptakan kategori lain yang tersendiri bagi taksi online agar tak selalu bersaing dengan taksi konvensional.

(Baca Juga: Ada Tiga Grup Neraka, Ini Hasil Drawing Liga Champions 2017-2018

Istilahnya, baik taksi konvensional maupun online, itu sama-sama cari makan. Mestinya, janganlah saling berebut.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved