Momen Perbaiki Sistem Peradilan

Pengungkapan suap di pengadilan secara beruntun oleh KPK tak menghentikan praktik mafia hukum di lembaga yudisial.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bangsa Indonesia menghadapi persoalan korupsi yang kian akut dan menakutkan.

Pengungkapan suap di pengadilan secara beruntun oleh KPK tak menghentikan praktik mafia hukum di lembaga yudisial.

Buktinya, Senin (21/8) lalu, KPK kembali menangkap panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Tarmizi, yang diduga menerima suap perkara perdata.

KPK menetapkan Tarmizi, dan kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) Akhmad Zaini, serta Dirut PT ADI Yunus Nafik sebagai tersangka.

Tarmizi diduga menerima uang suap Rp 425 juta dari pengacara dan Dirut PT ADI agar PN Jakarta Selatan menolak gugatan yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service terhadap PT ADI yang dinilai wanprestasi (cedera janji).

(Baca Juga: Usai Ditangkap KPK, Bupati Pamekasan Malah Senyum-senyum

Putusan kasus wanprestasi itu rencananya dibacakan 21 Agustus 2017.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini menambah daftar panjang oknum peradilan terjerat suap. Sebelumnya, kasus suap panitera pernah terjadi di PN Jakarta Utara.

Panitera PN Jakut Rohadi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam perkara hukum yang melibatkan penyanyi dangdut Saipul Jamil.

Rohadi ditangkap pada 30 Juni 2016 saat membonceng ojek di Jakarta Pusat. Dari tangan Rohadi, KPK menyita Rp 250 juta dari commitment fee Rp 500 juta.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved