Pemkot Pontianak Fokus Pertahankan Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia

Ia katakan pelayanan publik adalah citra pemerintah dihadapan investor, masyarakat dan lainnya...

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ombudsman RI, Timotius Tarigan melihat aduan masyarakat di aplikasi Pemkot Pontianak. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji bertekad kuat akan mempertahan kualitas pelayanan publik yang telah diperoleh Kota Pontianak selama dua tahun berturut-turut sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik.

Ia katakan pelayanan publik adalah citra pemerintah dihadapan investor, masyarakat dan lainnya.

Citra baik pemerintah dalam sektor layanan publik ini akan membawa dampak tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga ada kemudahan-kemudahan dalam mengimplementasikan program maupun rencana kerja.

"Semakin banyak orang yang peduli, yang mau berkontribusi dalam suatu program pemerintah maka itu akan semakin cepat program itu bisa kita wujudkan. Paling tidak manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak," ucapnya sesaat setelah kunjungan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ombudsman RI, Timotius Tarigan di Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (15/8/2017).

(Baca Juga: Ombudsman Pusat Datang ke Pontianak, Ternyata Informasi Ini yang Cari

Midji menerangkan pada dasarnya Ombudsman menanggap positif apa yang sudah dilakukan Pemkot. Apalagi dari Ombudsman pernah datang pada 10 tahun yang lalu, sekarang kembali lagi dan melihat perubahan yang ada dianggapnya luar biasa.

"Pemkot Pontianak menjadi pelayanan publik terbaik seluruh Indonesia diikuti dengan instansi-instansi vertikal, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pontianak tercepat dalam hal penerbitan akta tanah," ucapnya.

Selain itu Polresta Pontianak juga menjadi terbaik kedua dalam tata kelola Polres se-Indonesia dan masuk zona integritas.

Demikian pula pengadilan ada satu perubahan pelayanan yang baik, baik pengadilan agama, pengadilan negeri juga. Artinya, instansi-instansi vertikal di Pontianak berjalan sejalan dalam memberikan pelayanan.

"Yang saya tuntut cepat adalah pengesahan akta pendirian perusahaan dari Kemenkumham yang masih memakan waktu lima hari. Padahal di daerah-daerah lain Kemenkumham bisa memprosesnya dalam dua hari. Harusnya Kemenkumham Kalbar bisa memprosesnya selama dua hari sebab sekarang sudah serba online. Kenapa daerah lain bisa dua hari. Kalau itu bisa dilakukan dalam dua hari, maka Pontianak bisa ditetapkan menjadi kota dengan pengurusan perizinan untuk memulai usaha tercepat di Indonesia," jelasnya panjang.

Ia mengajak jajaran Pemerintah Kota Pontianak berlomba-lomba terus untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang maksimal.

"Kalau orang 8 hari, kita harus 7,5 hari, kalau orang 7 hari, kita harus 6,5 hari. Begitu kita ingin cepat kita harus melakukan inovasi. Contoh, pak, tidak mungkin izin MBR sampai tiga jam, karena kita harus turun lapangan. Sekarang untuk pengawasannya bagaimana, si pemohon membuat pernyataan di atas materai bahwa apa yang disampaikan itu sesuai dengan fakta di lapangan," katanya.

Kalau nanti setelah SKRK keluar, kemudian ditemui penyimpangan, maka pengembang akan dijatuhkan sanksi dengan tidak memberikan izin selama dua tahun.

"Kalau pemerintah sudah percaya sama dia, dia harus laksanakan dengan jujur itu inovasi. Tidak ada yang perlu dihambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan dengan baik, cepat, murah, transparansi, jawab setiap keluhan itu dengan cepat, jawab kritikan dan masukan itu dengan cepat," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved