Mengawal Dana Desa

Kasus di Pamekasan diyakini hanyalah puncak gunung es. KPK bahkan telah menerima 300 laporan adanya korupsi dana desa.

Mengawal Dana Desa
ISTIMEWA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (2/8/2017) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kasus korupsi dan suap dana desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur baru-baru ini harus dijadikan momentum perbaikan pelaksanaan program dana desa. Dengan begitu, dana puluhan triliun rupiah yang sudah dan akan digelontorkan pusat ke desa betul-betul menjadi mesin pendorong pembangunan desa.

Jangan sampai kebijakan dana desa yang sangat strategis untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa digerogoti perilaku korup aparat yang seharusnya mengawasi dana desa. Kasus di Pamekasan diyakini hanyalah puncak gunung es. KPK bahkan telah menerima 300 laporan adanya korupsi dana desa.

Seperti diberitakan, dalam kasus Pamekasan, KPK menangkap tangan dan menetapkan empat pejabat pemerintah sebagai tersangka suap atas penyelewengan dana desa. Mereka adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafei Yasin, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Kejari Pamekasan Rudy Indra dan Kades Dasok, Pamekasan Agus Mulyadi.

Dana desa sebagai salah satu implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dikucurkan pemerintah pusat dengan tujuan sangat mulia. Dengan menggelontorkan dana yang nantinya hingga Rp1,3 miliar per desa per tahun, seluruh desa di Indonesia yang berjumlah lebih dari 74 ribu diharapkan bisa membangun secara mandiri untuk menyejahterakan diri sendiri.

Khusus dana desa bagi Kalbar pada 2017, mengutip Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu RI Rukijo, mencapai Rp1,6 triliun atau bertambah Rp400 miliar dari tahun lalu yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun.

Sama seperti daerah lain, rata-rata di Kalbar menerima Rp1,3 miliar per desa dari jumlah 2.381 desa
Munculnya sejumlah penyimpangan terkait dana desa yang dikucurkan sejak 2015, karena desain programnya tak jelas.

Hingga kini, bahkan belum ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab atas seluruh program dana desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.

Agar tidak terjadi lagi persekongkolan empat institusi yang seharusnya mengamankan dan mengawasi dana desa seperti di Pamekasan, pemerintah jangan hanya menekankan pengawasan, seperti disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo yang juga Kades Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, Heru Sulthon.

Pemerintah, kata Heru dikutip Kompas (9/8), juga harus mengedepankan pembinaan dan pendampingan. Begitu juga aparat hukum jangan hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga pembinaan. Jika menemukan indikasi penyimpangan, harus dicermati apakah masalah administrasi atau ada indikasi kesengajaan yakni niatan korupsi. Jika kesalahan administrasi tak perlu dipidana.

Baca: 5 Prajurit dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa dari Pangdam XII Tanjungpura, Ini Prestasinya

Untuk mengawal sekaligus memastikan dana desa berjalan sesuai koridor, usulan Komisi Pemberantasan Korupsi agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus dana desa lintas kementerian dan lembaga bisa dipertimbangkan. Keberadaan satgas bisa menumbuhkan sionergi di antara kementerian dan lembaga terkait.

Pembentukan satgas khusus dana desa juga menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan kemungkinan adanya celah permainan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum (APH) di daerah yang seringkali menyalahgunakan kekuasaannya. Seperti kasus dana desa di Pamekasan tersebut.

Selain itu perlu dilakukan audit secara berkala penggunaan dana desa. Dalam kaitan ini kita menyambut gembira rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti disampaikan Juru Bicara BPK Yudi Ramdhan, yang segera melakukan audit terhadap dana desa pada September 2017mendatang.

BPK , kata Yudi dilansir Media Indonesia, Selasa (8/8), saat ini tengah melakukan grup diskusi terfokus dengan Kementerian Desa dan PDTT, Kemendagri, BPS, dan Bappenas untuk menyusun mekanisme audit dana desa tersebut. Tujuannya untuk mengidentifikasi seberapa efektif dana desa terhadap kemajuan ekonomi di desa dan memastikan ada perputaran ekonomi di desa sehingga mendorong desa berkembang dan mandiri. Semoga. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved