Michael Jeno Pertanyakan Dampak Investasi Terhadap Kualitas Perekonomian Kalbar
Saat penyusunan APBN kita diminta outcome harus tercapai mengurangi ketimpangan antara pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Badan Pusat Statistik Kalbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Kantor BPS Provinsi Kalbar di Jalan Sutan Abdurrahman pada Senin (7/8/2017).
FGD dengan tema yang dibahas yaitu Potret Indikator Makro Provinsi Kalbar ini digelar dalam rangka reses Anggota DPR RI Komisi XI di BPS Provinsi Kalbar.
Dalam pemaparannya Anggota DPR RI Komisi XI, Michael Jeno mengatakan ingin mengetahui potret yang sesungguhnya perekonomian di Kalbar.
Jeno mempertanyakan dampak investasi terhadap kualitas perekonomian Kalbar. Selama ini ia menilai pertumbuhan ekonomi makro tumbuh positif namun secara mikro belum terjadi pemerataan.
"Saat penyusunan APBN kita diminta outcome harus tercapai mengurangi ketimpangan antara pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Angka kemiskinan menurun, lapangan kerja bertambah. APBN kita masa Jokowi ini tembus Rp2 triliun. Tetapi hari ini kita prihatin secara makro ekonomi kita tumbuh tetapi secara mikro di bawah semakin berat," ujar Jeno.
Baca: Dwi Suslamanto: Target Kami Kalbar Punya 20 Persen Enterpreneur
Angka kemiskinan kata Jeno tidak turun signifikan, gini rasio juga tidak turun signifikan.
"Indonesia hari ini merupakan negara nomor 5 tertimpang di dunia. Jadi nomor 5 paling timpang, ketimpangan antara orang kaya dan miskin sangat tinggi, ketimpangan antar wilayah juga luar biasa. Gini rasio kita salah satu yang paling tertinggi di dunia. Kita hari ini bersyukur gini rasio kita membaik dibandingkan nasional," ujar Jeno.
Tantangan yang dihadapi ia akui selain masyarakat, gini rasio antar wilayah yaitu Jawa dan luar Jawa, desa dan kota juga masih tinggi. "Jika kita bicara Kalbar, Pontianak oke, tapi masuk ke Mempawah, desa sangat memprihatinkan. Kemiskinan antar kota dan desa kelihatan sekali, makanya kita ke BPS sebagai mitra untuk mengetahui potret dan keadaan sebenarnya," ujarnya.
Arah kebijakan pembangunan Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Kalbar beruntung menjadi daerah yang masuk dalam prioritas. Namun, hal tersebut hendaknya turut memicu gairah ekonomi di level mikro. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum merata dirasakan masyarakat terutama desa. Gini ratio kita tembus 0,39 persen. Dan ini nomor ke 5 tertinggi di dunia. Banyak contoh negara terlanda konflik lantaran kesenjangan ekonomi warganya," ujarnya.
Pembangunan fisik kata Jeno sudah memadai, perbatasan juga sudah dibangun besar-besaran dengan menggelontorkan data besar untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara dan sebagainya. "Di Ketapang ada Smelter PT WHW yang investasinya Rp2 triliun lebih. Tetapi efeknya belum dirasakan masyarakat. Maunya kita pertumbuhan ekonomi berkualitas dan dirasakan semua kalangan termasuk masyarakat hingga ke pelosok desa ," ujarnya.
