Fungsi Pengawasan Kejaksaan Tumpul

Hal ini pun diakui oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Widyo Pramono. Setahun ini ada 70 jaksa yang kena hukuman internal

Fungsi Pengawasan Kejaksaan Tumpul
ISTIMEWA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (2/8/2017) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Iinstitusi Kejaksaan kembali menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, berturut-turut institusi Adyaksa ini diterpa isu miring, lantaran munculnya dugaan praktik suap dalam penanganan sejumlah perkara di Kejaksaan. Terbaru, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (2/8) silam.

Sebelumnya, Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba ditangkap KPK pada 9 Juni 2017. KPK, oleh banyak jaksa, disebut melakukan OTT recehan. Itu karena uang yang diamankan hanya Rp 10 juta. Lalu tertangkapnya jaksa Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo karena menerima suap penanganan perkara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang.

Dalam kasus di Pamekasan, Madura, KPK selain menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra juga menangkap tangan Bupati Achmad Syafii Yasin, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, dan Kepala Desa Dasok, Pamekasan, Agus Mulyadi. Ada nama-nama lain ikut ditangkap tapi dibebaskan karena tidak terbukti terlibat.

Kasus bermula Kades Dasok, Agus Mulyadi memakai uang dana desa. Takut kasusnya sampai pengadilan Agus minta bantuan bupati agar bisa dihentikan. Bupati pun berkoordinasi dengan kejaksaan. Tapi Kajari Pamekasan minta imbalan Rp 250 juta, tak bisa ditawar.

Saat mereka nego KPK datang, uang Rp 250 juta telanjur berpindah tangan.. Agus sebenarnya hanya korupsi Rp 100 juta, jadi hitung-hitungannya tekor karena diembat jaksa saja Rp 250 juta dan mengembalikan yang Rp 100 juta.

Terus berulangnya kasus jaksa nakal itu menunjukkan tumpulnya fungsi pengawasan di kejaksaaan. Sejumlah kalangan pun geram dengan terulangnya kembali jaksa ditangkap KPK. Mereka meminta agar Jaksa Agung, HM Prasetyo mundur dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di tubuh Adhyaksa. Tuntutan itu di antaranya datang dari kantor Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam konferensi pers, Jumat (4/8), ICW menilai Prasetyo tidak membawa perbaikan mental di Kejaksaan Agung. Bagaimana tidak, selama kepemimpinannya sejak 2014, ada lima jaksa yang ditangkap KPK dan ada tujuh jaksa yang mengalami nasib serupa di tangan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Prasetyo bukan Jeff Sessions, Jaksa Agung Amerika Serikat yang mengundurkan diri pada Maret lalu hanya karena diterpa isu berhubungan dengan pejabat Rusia untuk memenangkan Donald Trump sebagai presiden. Prasetyo hanya meminta jajarannya untuk tetap semangat bekerja dan melakukan introspeksi diri. Belum terlihat akan ada upaya melakukan gebrakan untuk membersihkan kejaksaan pascapenangkapan di Pamekasan. Rudi, disebutnya, hanya oknum di tubuh kejaksaan.

Persoalannya, oknumnya tidak satu dua, tetapi banyak. Hal ini pun diakui oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Widyo Pramono. Setahun ini ada 70 jaksa yang kena hukuman internal.

Persoalannya hukuman internal yang diberikan tidak membuat jera. Perlu ada gebrakan dan upaya yang keras untuk membersihkan mental para penuntut umum tersebut. Ini mengingat belum kuatnya mental para jaksa dalam pemberantasan korupsi. Seolah-olah menjawab pelecehan tersebut, KPK menangkap seorang kepala kejaksaan negeri (kajari) dengan barang bukti berupa uang Rp 250 juta.

Untungnya, Prasetyo tidak antipati terhadap KPK seperti sejumlah jajarannya dan institusi lain. Dia mempersilakan KPK memproses jajarannya yang nakal. Namun sikap ini perlu disampaikan kepada para jaksa lebih lugas lagi. Kesalahan tanggung sendiri.

Melihat sikap ini, seluruh elemen masyarakat perlu lebih keras mengawasi kejaksaan. Kejaksaan pun harus rela diawasi. Ini seperti yang dikemukakan Ketua KPK, Agus Rahardjo. Dia melihat Jaksa Agung sudah berusaha kendati perbaikan yang diharapkan berjalan lambat. Oleh karena itu perlu didorong bersama. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved