Breaking News:

Jalan Dr Sutomo Dilebarkan, Ini Harapan Warga Pontianak

Warga kebanyakan, mungkin berharap agar para pemilik rumah di sisi jalan untuk dapat berkompromi dengan pemerintah

Penulis: Listya Sekar Siwi | Editor: Jamadin
Tribun Pontianak/Anesh Viduka
Suasana arus lalu lintas di jalan Dr Sutomo,Pontianak,Kalimantan Barat, Kamis (3/8/2017) sore. Direncanakan pemerintah kota Pontianak akan membangun kembali jalan Dr Sutomo. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kondisi Jalan Dr Sutomo, memerlukan peningkatan jalan di beberapa lokasi. Dari mulai tikungan pertama di depan Gang Karya, lubang jalan di jejeran ruko dekat Alfamart, di dekat komplek perumahan, dan di dekat ruko-ruko di dekat persimpangan Jalan Dr Wahidin.

Sebagai warga yang setiap harinya melewati jalan Dr Sutomo, Aseanty Widaningsih Pahlevi mendambakan infrastruktur yang baik. Jalan tersebut merupakan penghubung ke beberapa sekolah, dapat dibayangkan pengguna jalan kesulitan karena arus yang padat dan jalan yang buruk.

"Warga kebanyakan, mungkin berharap agar para pemilik rumah di sisi jalan untuk dapat berkompromi dengan pemerintah. Namun, saya ingin juga berempati dengan para pemilik rumah yang berada di tepi jalan tersebut. Rumah saya, berada di Gang Sarikaton dalam. Namun, saya punya juga tahu dan mencari tahu apa aturannya," katanya.

Mengenai prosedur pembebasan tanah untuk kepentingan umum ia mengatakan selengkapnya diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang dimaksud untuk kepentingan umum dibatasi pada beberapa hal, misalnya dalam hal ini adalah pembangunan jalan umum.

"Pembebasan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Cara pembebasan tanah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak yang dilakukan dengan pembuatan akta jual beli atau akta pelepasan hak dihadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah," ujarnya.

Dalam pembebasan tanah, hak-hak keperdataan pemilik tanah yang terdiri dari hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, tetap dilindungi.

"Aturan tadi tu, sangat mudah di dapat kalau warga cari di inet. Nah, bisa jadi dijadikan pegangan oleh warga nih buat minta ganti rugi. Apalagi ada yang nyebut2 harus dua kali dari nilai NJOP. Sementara, sepanjang pengetahuan saya, Pemkot Pontianak memang tidak memberikan ganti rugi," katanya.

Meski begitu, pemerintah memberikan gambaran bahwa setelah jalan lebar, nilai aset di tepi jalan juga naik. Usaha di sekitar bisa jadi lebih ramai. Ia menilai perlu pendekatan-pendekatan khusus yang harus dilakukan instansi terkait kepada masyarakat.

"Memberikan pemahanan seperti ini pasti sulit. Pemkot juga harus memikirkan bagaimana membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga. Pokoknya dekati terus warga ya Pak. Demi kami-kami yang mendamba jalan baik," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved