Saatnya Ekspor-Impor Dibuka di Entikong

Santyoso memaparkan RI dan Malaysia sebelumnya sudah memiliki kerja sama perdagangan ekspor impor sejak 1995.

Saatnya Ekspor-Impor Dibuka di Entikong
TRIBUNPONTIANAK/SYAHRONI
Presiden Jokowi saat di PLBN dalam acara peresmian PLBN Entikong, Rabu (21/12/2016). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kunjungan kerja Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita bersama Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Malaysia Dato' Sri Mustapha Muhammed di Inland Port Tebedu dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sambas pekan lalu membawa angin segar bagi normalisasi perdagangan ekspor dan impor melalui pintu batas negara tersebut.

Selama ini, aturan perdagangan di perbatasan berdasarkan Border Trade Agreement (BTA) RI-Malaysia tahun 1970. Warga perbatasan bisa berbelanja di Malaysia maksimal 600 ringgit (RM) atau setara Rp2 juta per orang perbulan. Itu pun hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun tidak untuk ekspor-impor dalam skala besar.

Perjanjian itulah yang termasuk akan direvisi segera. "Kami serius meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Prasarana [PLBN] ini tidak akan dibiarkan sia-sia dan peraturan akan segera di-evaluasi segera setelah tiba di Jakarta, sehingga perdagangan lintas batas berjalan baik lagi," kata Enggar kepada pers di Entikong, Kamis (13/7) seperti diberitakan koran ini.

Pernyataan Enggar tersebut sekaligus menjawab desakan dari Ketua Umum Kamar Dagang Kalbar Santyoso Tio yang ikut dalam kunjungan tersebut. Santyoso minta pemerintah segera memfungsikan jalur logistik darat untuk perdagangan internasional skala besar, untuk meningkatkan daya saing daerah dan memicu tumbuhnya industri hilir.

Santyoso memaparkan RI dan Malaysia sebelumnya sudah memiliki kerja sama perdagangan ekspor impor sejak 1995. Tapi kemudian dihentikan sejak tiga tahun yang lalu karena adanya penafsiran hukum yang berbeda dari masing-masing institusi pemerintah. Dengan ditingkatkannya aktivitas di border Entikong sebagai ekspor impor seperti tiga tahun lalu sebelum ditutup maka Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga akan hidup kembali.

Apalagi, Kalbar punya beberapa komoditas yang bisa diekspor, seperti lada, karet, dan minyak kelapa sawit mentah. Jika ekspor ke Malaysia bisa dalam skala besar, akan membuat sektor ini berkembang karena pelabuhan Kuching, Sarawak, langsung berhubung dengan beberapa negara.

Selama ini, ekspor Kalbar ke pasar internasional melalui pelabuhan Dwikora Pontianak yang hanya memiliki daya tampung kapal berbobot di bawah 3.000 DWT. Hasil produksi Kalbar tujuan ekspor itu masih harus menuju ke pelabuhan transit Singapura, Belawan, Jakarta, Surabaya, atau pelabuhan lainnya terlebih dahulu sebelum sampai ke negara pembeli atau pemakai.

Demikian pula barang impor berupa barang modal yang dibutuhkan perusahaan perkebunan, pertanian dan industri pengolahannya termasuk barang konsumsi masyarakat masih harus melalui pelabuhan Tanjung Priok sebelum sampai ke pelabuhan Pontianak.

Dengan beban biaya logistik yang tinggi akibat lamanya waktu dan panjangnya jarak pengiriman serta biaya lainnya akibat transshipment, masyarakat terpaksa harus menerima harga jual ekspor yang lebih rendah dan harga pembelian barang yang lebih tinggi dari daerah lain.

Jika border Entikong diberi peran lebih besar dalam ekspor-impor, negara bisa mendapatkan pendapatan dari pajak. Bandingkan jika tidak diberi ruang yang luas untuk ekspor, akan ada yang mencoba melintasi jalan tikus. Pendapatan negara hilang, warga tak berkembang dan hanya menguntungkan pihak tertentu.

Dengan dibukanya jalur resmi ekspor-impor, tentu akan semakin mudah mengawasi. Karena itu kita sanga tmendukung permohonan Kadin Kalbar kepada menteri untuk melaporkan ke presiden dan berkoordinasi dengan menteri terkait dapat segera membuat kebijakan yang memfungsikan Border Entikong sebagai pintu ekspor-impor.

Ini sesuai dengan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK, yakni sembilan agenda prioritas untuk Indonesia periode 2014 sampai 2019 nanti, menghadirkan pembangunan di kawasan-kawasan terdepan Indonesia. Pembangunan perbatasan termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Di situ, Jokowi-JK menebalkan frase 'membangun Indonesia dari pinggiran'. Pembangunan tak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi). (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved