Tak Beri Peluang Sarjana Lokal, Abelnus Minta Kemendikbud Evaluasi GGD

Laporan Wartawan Tribub Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Organisasi Forum Perbatasan meminta dengan hormat kepada Bapak Menteri Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Guru Garis Depan (GGD) yang notabene ditugaskan di kecamatan wilayah perbatasan di Indonesia, khususnya di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

Forum menyayangkan program Kemendikbu RI tidak banyak memberikan ruang bagi putra perbatasan setempat untuk menjadi tenaga GGD.

Padahal peminatnya dari sarjana perbatasan sangat tinggi, cuman memang peluang yang tidak ada.

"Syarat-syarat mengikuti program guru garis depan (GGD) yang di berikan kemendikbud RI juga cenderung membatasi ruang gerak sarjana setempat, karena harus lulus LPTK, dan harus lulus LPTK UTL, padahal sarjana setempat sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di wilayah SM3T," kata Ketua Forum Perbatasan Kalbar, Abelnus, Kamis (20/7/2017).

Padahal menurutnya, kalau pemerintah pusat memprioritaskan sarjana setempat, setidaknya menurunkan angka penganguran sarjana di Kalbar.

"Jika program GGD di prioritaskan kepada sarjana setempat (perbatasan) maka akan mengurangi angka penganguran sarjana," tuturnya.

Berdasarkan data BPS Kalbar Agustus 2016, angka penganguran di Kalbar masih mencapai 4, 23 persen. Sedangkan penganguran tingkat diploma atau sarjana meningkat sebanyak tiga ribu orang atau 50 persen dari sebelumnya.

"Kami sebagai putra perbatasan berharap Kemendikbud tidak melakukan diskriminasi kepada sarjana perbatasan provinsi Kalbar dan memberikan prioritas kepada sarjana perbatasan untuk mengabdi di kampung halaman mereka sendiri," harap Abel.