Setelah HTI Dibubarkan

Jangan sampai ada suatu bentuk kesewenang-wenangan dan main hakim sendiri dari masyarakat kepada anggota HTI usai pembubaran HTI.

Setelah HTI Dibubarkan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah Ormas berkumpul dan menggelar aksi pawai panji Rasulullah yang diprakarsai Hizbut Tahrir Indonesia (hti) di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (15/4/2017) sekitar pukul 07.40 WIB. Mereka yang berencana konvoi melewati jalan raya di Kota Pontianak menuju Istana Kadriah Pontianak, akhirnya batal karena tidak mendapat ijin dari aparat yang berjaga dengan ketat di sekitaran Masjid Raya Mujahidin. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh pemerintah. HTI yang tercatat di Kemenkumhan No AHU-00282.60.10.2014 itu dicabut Rabu (19/7).

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris menjelaskan pemerintah memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan dan perkumpulan, begitu juga untuk mencabut administrasi ormas.

Terlebih, saat ini, Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas sudah terbit dan dapat ditindaklanjuti segera. Tindakan tegas diberikan kepada HTI karena dinilai melakukan upaya yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Pemerintah mengaku, putusan pencabutan SK, bukanlah sepihak, tetapi hasil dari sinergi badan pemerintah yang berada di ranah Politik, Hukum dan Keamanan.

Ditemui usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta Convention Center Presiden Joko Widodo menjelaskan keputusan pemerintah membubarkan ormas HTI. Kebijakan itu diambil setelah melalui kajian panjang dan mendengarkan masukan ulama dan tokoh masyarakat.

Dikonfirmasi Tribunnews kemarin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin membenarkan Presiden Jokowi benar sudah konsul para ulama sebelum menerbitkan Perppu dan rencana membubarkan HTI. MUI sudah melakukan penelitian mendalam bahwa HTI pernah menyatakan anti Pancasila.

Kalau ulama jelas, kata Maruf Amin yang juga ketua Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. kalau anti Pancasila ya dibubarkan karena itu akan menimbulkan masalah artinya merusak kesepakatan bangsa bagi kita selama ini yaitu keagamaan dan Indonesian itu harus menyatu bersinergi.

Pasca-ormas tersebut dibubarkan pemerintah kemarin, Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto memastikan Polri tak memberi izin dan akan membubarkan segala bentuk kegiatan HTI. Ketika ada yang mengajukan atas nama organisasi HTI, pasti Polri tidak akan menerima pemberitahuan kegiatan tersebut. Karena ormas tersebut tidak lagi terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum yang sah di pemerintah.

Menanggapi langkah pembubaran organisasinya, Ketua DPP HTI, Rokhmat S Labib menilai, hal ini dapat merembet ke ormas lain yang tidak dikehendaki oleh pemerintah. Menurutnya pada Perppu yang baru diterbitkan pada 10 Juli 2017 lalu banyak pasal karet yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan represif. "Kalau sekarang HTI dibubarkan maka besok bisa organ lain dibubarkan," ujar Rokhmat.

Palu sudah diketuk. Yang perlu menjadi perhatian bersama bagaimana dengan nasib anggota HTI? Setuju dengan pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang meminta kepada masyarakat untuk bersama menjaga keselamatan dan keamanan mantan anggota HTI.

Jangan sampai ada suatu bentuk kesewenang-wenangan dan main hakim sendiri dari masyarakat kepada anggota HTI usai pembubaran HTI. Karena bagaimanapun para fungsionaris, pengurus dan para anggotanya adalah tetap saudara-saudara kita juga. Menjadi tanggung jawab kita semua untuk tetap menjaga perdamaian, kerukunan antar sesama manusia di lingkungan tempat tinggal mereka.

Tujuan pembubaran HTI yang mendapat landasan hukum melalui Perppu Ormas 2017 memang dalam rangka memperkuat hubungan elemen elemen bangsa dari kalangan ulama umaro, kemudian politisi dan lembaga lembaga dalam rangka mengawal bangsa ini. Namun jangan sampai Perppu itu jadi alat untuk menghabisi ormas-ormas. Jangan sampai yang lain juga disasar. Nanti membuat kegaduhan.

Sebagaimana reaksi sejumlah ormas, yang khawatir pemerintah atas nama perppu, berlaku `sewenang-wenang' terhadap ormas. Kekhawatiran tersebut beralasan, sebab, secara tersurat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tersebut menyatakan pemerintah bisa mencabut status badan hukum ormas tanpa melalui pengadilan. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved