Abelnus Minta Masyarakat Perbatasan Tak Mudah Tergoda Janji Manis Balon Gubernur

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG – Ketua Forum Perbatasan Kalbar Abelnus tidak menampik perbatasan jadi isu seksi tema kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Barat 2018 mendatang.

Kendati demikian, Abelnus meminta masyarakat perbatasan tidak mudah tergoda janji-janji manis para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur (balon Wagub).

“Pengelolaan wilayah perbatasan itu otoritas penuhnya di Pemerintah Pusat,” ungkapnya, Rabu (12/7/2017).

Abelnus meminta masyarakat perbatasan berpikir realitis sebelum memilih.

Baca: Polisi Pantau Gerakan Tiga Warga Mempawah Diduga Gabung ISIS

Masyarakat perbatasan juga harus ketahui latar belakang dan melihat rekam jejak setiap bakal calon (balon) Gubernur dan Wagub.

“Lihat prestasinya selama menjadi Bupati atau Wakil Bupati, legislatif atau birokrat. Jika menjadi Bupati saja dia gak mampu membangun daerah,  apalagi menjadi Gubernur. Calon seperti itu gak perlu dipilihlah,” katanya.

Cakupan wilayah seorang Gubernur dan Wagub juga lebih luas dari Kabupaten atau Kota. Abelnus tidak memungkiri pembangunan wilayah perbatasan jadi pekerjaan rumah sangat serius bagi Gubernur dan Wagub Kalbar pada periode mendatang.

"Dia harus mampu melakukan komunikasi dan meyakinkan Pempus. Setelah Pempus yakin maka Kementerian terkait akan membangun perbatasan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Hingga kini diakui pembangunan wilayah perbatasan masih belum optimal. Pemerintah harus merubah paradigma membangun dengan tidak hanya mengejar pembangunan fisik saja.

“Pemerintah harus membangun manusianya dengan memberikan beasiswa kepada pemuda perbatasan, membangun fasilitas kesehatan yakni Rumah Sakit Rawat Inap di kecamatan perbatasan dan memberdayakan sarjana lokal untuk mengabdi di instansi yang ada di perbatasan seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Imigrasi dan Bea Cukai,” timpalnya.

Saat ini, sarjana setempat hanya jadi penonton lantaran tenaga medis, tenaga Imigrasi dan Bea Cukai yang bekerja berasal dari luar. Kedepan, diharapkan Gubernur mampu perjuangkan nasib sarjana setempat untuk mengabdi di daerahnya.

"Seperti Program Nusantara Sehat itu, tenaga kesehatannya dari Jawa dan Sumatera. Padahal sarjana setempat ada. Cukup berdayakan sarjana setempat,” pungkasnya.