Teror Sumut Ganggu Pariwisata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Persis dini hari lebaran, Minggu (25/6/2017) sekitar pukul 03.00 WIB, pos penjagaan di Markas Polda Sumatera Utara diserang dua orang yang diduga pelaku terorisme. Satu polisi gugur setelah ditikam pelaku, sedangkan satu pelaku penyerangan tewas setelah ditembak polisi dan satu pelaku lainnya kritis. Kedua pelaku berinisial AR dan SP.

Peristiwa yang membuat Aiptu Martua Sigalingging harus kehilangan nyawa itu, hanya selang dua hari setelah kedatangan Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama ke Bali.

Secara geografis, antara Sumatera Utara (Sumut) dan Bali memang berada di dua pulau berbeda dan terbentang jarak ribuan kilometer, tepatnya 2.078 km. Namun, ini tentu menjadi warning untuk kesekian kalinya bagi Polri agar makin meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi terorisme.

Apalagi, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menduga pelaku penyerangan Mapolda Sumut merupakan jaringan Bahrun Naim yang menjadi pengikut gerombolan penganut ideologi transnasional, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Kita tentu tidak ingin kejadian di Sumut, terjadi di tempat lainnya di Nusantara. Sudah banyak korban akibat serangan terorisme, jangan lagi ditambah dengan jatuhnya korban lain.

Jangan sampai pula kejadian ini menjadi promo negatif bagi Indonesia, di saat momen kedatangan mantan orang nomor satu di Negeri Paman Sam. Sebab, sektor pariwisata yang diharapkan bisa mendongkrak pendapatan daerah dan negara dengan kedatangan Obama dan keluarga ke Indonesia, bisa raib gara-gara ulah orang-orang tidak bertanggung jawab itu.

Padahal, liburan Obama selama lima hari di Bali dan dilanjutkan Rabu (28/6) ke Yogyakarta, sekaligus promosi agar wisatawan mancanegara makin banyak datang ke Indonesia. Jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pelancong menjadi prioritas, selain agar mereka tak jera berkunjung lagi juga menginformasikan ke turis lainnya bahwa Indonesia negara yang aman sebagai tempat berwisata.

Indonesia yang aman, pun membuat para investor nyaman untuk menanamkan modalnya, selain karena adanya iklim kemudahan berinvestasi dari segi regulasi. Kondisi ini, yakni meningkatnya pendapatan negara diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 27,76 juta jiwa atau 10,70 persen per September 2016.

Kemiskinan juga menjadi benih tumbuhnya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sehingga, jika ingin menumpas terorisme hingga ke akar-akarnya, maka kemiskinan dan kesenjangan sosial harus dituntaskan oleh pemerintah. Ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Harapan kita aparat keamanan termasuk di Kalbar meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai ada lagi korban, baik itu korban aparat maupun warga sipil. Cukup sudah duka di Negeri ini. Saatnya kita bersama-sama bagaimana membangun Negeri ini lebih baik, sehingga warganya sejahtera. (*)