BPBD Ketapang Bentuk TRC Penanggulangan Bencana

Ia menjelaskan terutama sebagai upaya membangun semangat saling memiliki kepentingan daan empati terhadap kondisi sekitar.

Penulis: Subandi | Editor: Mirna Tribun
TRIBUNPONTIANAK/SUBANDI
BPBD Ketapang menyelenggarakan pertemuan sama instansi terkiat dalam rangka pembentukan dan pemantapan TRC Penanggulangan Bencana Ketapang di kantor BPBD Ketapang, Selasa (20/6). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang menyelenggarakan pertemuan  dengan instansi terkait untuk membahas pembentukan dan pemantapan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Ketapang, Selasa (20/6/2017).

“Hal ini sebagai partisipasi dan kebersamaan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Ketapang, Gusti Indra Kusuma melalui Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Ketapang,Sumiransyah kepada wartawan di Ketapang, Selasa (20/6/2017).

Ia menjelaskan terutama sebagai upaya membangun semangat saling memiliki kepentingan daan empati terhadap kondisi sekitar.

Baca: Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran di Kayong Utara, Ini yang Dilakukan Dishub

Menurutnya dasar pembentukan TRC Ketapang ini berdasarkan Undang-undang (UU) dan peraturan yang ada.

Di antaranya Keputusan Bupati Ketapang nomor 15/BPBD/2017 tentang pembentukan dan pemantapan TRC Badan Penanggulangan Bencana Ketapang. Anggota TRC yang dibentuk ini terdiri dari jajaran TNI, Polri dan intansi terkait lainnya.

“Terhadap TRC yang dibentuk maka nantinya akan jalur komando tanggap darurat bencana terutama kebakaran hutan dan lahan atau asap,” ungkapnya.

Menurutnya sistem komando dalam tanggao darurat bencana terbentuk atas beberapa permasalahan saat situasi tanggap darurat di antaranya karena informasi yang berbeda-beda terkait kejadiaan bencana.

Misalnya mengenai jumlah korbaan dan kerusakan berbeda-beda dan distribusi bantuan tidak merata.

Serta tidak adanya sinkronisasi antar lembaga sehingga sering terjadi benturan atau tumpang tindih kepentingan di lapangan.

“Garis besar sistem komando tanggap darurat bencana di antaranya mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi,” jelasnya.

Dijelaskannya jalur komando yakni pembagian tugas dalam pelaksanaan penanggulangaan bencana di lapangan yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.

Tujuannya untuk penanganan secara cepat, tepat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Sehinggaa tidak terjadi tumpang tindik ketika di lapangan. Misalnya pada jalur komando itu ada seksi operasional, perencanaan, logistik, administrasi dan lain-lain,” paparnya.

Ia menambahkan TRC ini dibentuk juga sebagai upaya mitigasi bencana.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuaan dalam mencegah.

Kemudian menghadapi bencana serta pelaksanaan pembangunan fisik berupa rehabilitasi dan rekontruksi.

“Lantaran dampak bencana kebakaran sangat merugikan semua baik dalam hal kesehatan, harta hingga menganggu aktifitas,” ujarnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved