Benahi Institusi Penegak Hukum

Pengawasan terhadap penegak hukum harus diperketat jangan sampai koruptor justru menempati pos strategis dalam lembaga hukum.

Benahi Institusi Penegak Hukum
ILUSTRASI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Lagi-lagi praktik suap menggerogoti aparat penegak hukum. Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Parlin Purba tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (9/6/2017) dinihari. Parlin bersama dua orang lainnya, kontraktor dan pejabat pengadaan di Pemprov Bengkulu ditangkap KPK beserta barang bukti uang senilai Rp10 juta.

Pejabat dan kontraktor yang ditangkap tersebut, yakni Amin Anwari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu, dan Murni Suhardi selaku Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto (MPSM).

Ketiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di BWS Sumatera VII Bengkulu itu langsung ditahan untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 10 Juni 2017.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menduga, uang Rp 10 juta itu bukan pemberian yang pertama. Sebelumnya Parlin diduga telah menerima uang sebesar Rp150 juta dari proyek-proyek di Provinsi Bengkulu. Suap itu diduga berkaitan dengan pengumpulan data dan bahan keterangan serta proyek-proyek yang ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu.

Sebelumnya, pada Senin (11/4/2016) KPK menangkap dua oknum Jaksa Kejati Jawa Barat, Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo, serta Bupati Subang Ojang Sohandi dalam OTT di Subang. Barang bukti dugaan korupsi dengan modus uap berupa uang Rp600 juta. Uang itu untuk memuluskan perkara yang menjerat Bupati Subang yang tersandung dugaan korupsi anggaran BPJS di Subang, dengan terdakwa Jajang Abdul Kholik.

Perilaku culas oknum jaksa itu mengingatkan kita pada Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Jaksa Penyidik Kasus BLBI yang ditangkap KPK pada 2008 silam dalam OTT dengan barang bukti uang suap Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani, orang dekat Sjamsul Nursalim, buron yang mengemplang pajak Rp 3,75 triliun dana BLBI.

Atas perbuatannya itu, Urip divonis 20 tahun penjara. Namun pertengahan Mei 2017 silam, urip dinyatakan bebas setelah menjalani masa hukuman 9 tahun. Kasus Urip dan dua jaksa Kejati Jabar itu semestinya bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi aparat penegak hukum di daerah agar tidak main-main dalam pelaksanaan tugas.

Namun faktanya, belum memberikan efek jera kepada para aparat penegak hukum lainnya. Perilaku koruptif penegak hukum di institusi kejaksaan terus berulang. Padahal, semestinya mereka merupakan pihak yang diharapkan masyarakat untuk memberantas praktik korupsi.
Namun, fungsi aparat penegak hukum kerap disalahgunakan.

Inilah tantangan berat yang mesti dihadapi KPK. KPK yang berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tanah air membutuhkan banyak amunisi dan kepiawaian untuk berperang melawan para koruptor yang makin pintar dan canggih. Termasuk korupsi di kalangan aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim.

Pemerintah harus melakukan pembenahan dan reformasi di tubuh institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung serta memperkuat KPK. Pengawasan terhadap penegak hukum harus diperketat jangan sampai koruptor justru menempati pos strategis dalam lembaga hukum.

Manuver-manuver untuk melemahkan KPK, termasuk yang dilakukan DPR yang berkali-kali mencari celah agar bisa mengutak-utak KPK dengan tujuan melemahkan KPK, termasuk pembentukan Pansus Hak KPK yang kini sedang bergulir di Senayan harus kita lawan.

Setelah bulan suci Ramadan dan Idul Fitri yang tinggal dua minggu lagi, semoga para petinggi negara dan bangsa ini mampu memperbaiki diri dan kinerjanya. Aparat penegak hukum tidak mudah tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka untuk memperkaya diri. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved