11 Desa Jadi Percontohan Atasi Karhutla
BPBD Kalbar sudah melakukan pemetaan untuk daerah rawan terbakar sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Mirna Tribun
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat, TTA Nyarong mengatakan sudah ada 11 desa sebagai percontohan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Sementara secara keseluruhan ada 174 desa di Kalimantan Barat yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan.
BPBD Kalbar sudah melakukan pemetaan untuk daerah rawan terbakar sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.
"Paling efektif itu membuat pemetaan, daerah mana saja yang potensi tinggi terjadi kebakaran lahan. Cuma persoalannya asap itu karena karhutla, dan itu bukan bencana, memang karena dibakar manusia," katanya, Kamis (1/6/2017).
Baca: Blunder Konyol! Kiper Ini Mengundurkan Diri dari Pertandingan, Lihat Videonya
Pemetaan itu dilakukan pada daerah-daerah berlahan gambut.
Sebab lahan gambut menjadi wilayah yang paling rawan terjadi kebakaran.
Apalagi, lanjut dia, tidak lama lagi memasuki musim kemarau.
Menurut Nyarong setelah dilakukan pemetaan maka wajib memberikan pelatihan.
Untuk pelatihan itu menjadi kewenangan dari Manggala Agni.
Sementara perlengkapan itu disediakan dari BPBD seperti sepatu dan baju tahan panas, ada masker, kacamata, mesin dan gladi lapangan.
"Tidak mungkin langsung terjun ke desa mengingat jarak jauh. Pelatihan oleh instansi berwenang. Kami hanya menyampaikan bagaimana mereka siap dan logistiknya," jelas Nyarong.
Setelah pelatihan, para peserta mendapatkan sertifikat sebagai bentuk kesiapan mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Saat di lapangan, peralatan itu datang dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Hanya itu masih terkendala di anggaran mengingat biaya untuk menyediakan peralatan itu cukup tinggi.
"Hitungan kasar kita satu desa bisa mencapai ratusan juta. Itu letak pemerintah tak mampu. Sedangkan swasta sampai saat ini hanya mengelola di lokasi mereka saja," katanya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/kepala-bpbd-kalbar-tta-nyarong_20170511_165822.jpg)