Bupati Sambas Harap BPK Beri Bimbingan untuk Raih WTP

Bupati berharap pihak BPK memberikan bimbingan kepada kabupaten agar bisa mendapatkan Opini WTP.

Bupati Sambas Harap BPK Beri Bimbingan untuk Raih WTP
TRIBUNPONTIANAK/RAYMOND KARSUWADI
Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - KPK menahan empat tersangka kasus dugaan suap terkait predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan bahwa pemerintahaannya saat ini tetap profesional meski Sambas belum meraih Opini WTP.

"Kita akan tetap propesional meski sambas sekarang belum mendapatkan Opini WTP, kita akan berjuang sesuai dengan kreteria penilaian dari BPK," ujarnya, Selasa (30/5/2017).

Bupati berharap pihak BPK memberikan bimbingan kepada kabupaten agar bisa mendapatkan Opini WTP.

"Saya sebenarnya berkeinginan BPK untuk memberikan bimbingan kepada kabupaten atau pemda agar bisa mendapatkan opini WTP, jangan hanya datang dan mencatat kinerja, jika banyak daerah yang mendapatkan opini WTP tentu BPK juga yang berhasil," katanya.

Baca: Dewan Sambas Imbau Warga Lebih Teliti Saat Terima Uang

Dijelaskan bupati ada tida persoalan mengapa sambas tidak mendapatkan opini WTP yakin persoalan aset, kesehatan dan Dana bantuan operasional sekolah (Bos).

"Untuk masalah aset memang saat ini kita sudah menyerahkan ke pemda bengkayang, Namun dari pemda bengkayang belum menyerahkan ke pemkot singkawang, Jika ini belum beres tiga maka tida daerah tersebut belum bisa mendapatkan opini WTP, Namun untuk menuntaskan masalah ini tidak mudah. terutama dalam catatan, ada namun asetnya tidak ada. bisa jadi berpindah tangan atau memang sudah kelamaan," katanya.

Selain masalah aset dibidang kesehatan juga menjadi salah satu persoalan sambas tidak mendapatkan opini WTP terutama dibidang pelaporan keuangan.

"Untuk dibidang kesehatan kita bermasalah di bidang pelaporan keuangan, maka kita akan memperbaiki ini," tuturnya.

Sedangkan persoalan dana bos yang mejadi kendala yakin persoalan pelaporan keungan juga.

"Kita menyadari akuntan atau yang bertugas melaporkan keuangan tidak begitu baik, apalagi audit BPK untuk dana bos baru kali ini atau yang pertama tentu sumber daya manusia (SDM) masih ada kebingunang," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan ini khusus dalam bidang yang bertugas dalam pelaporan keuangan atau akuntan, bupati sambas berencana akan mengajukan formasi khusus untuk mengangkat tenaga keuangan ke pemerintah pusat.

"Saya berencana akan mengangkat formasi khusus bidang keuangan, kita lihat dulu berapa kebutuhan tenaga keuangan yang dibutuhkan pemda sambas, pengajuan formasi khusus itu boleh karena PNS sekarang lagi moratorium, dengan ini kota harapkan tenaga akuntan disambas semakin baik," pungkasnya.

Penulis: Raymond Karsuwadi
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved