Hanya Lima Restoran dan Rumah Makan di Pontianak Miliki Sertifikat Halal

MUI adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberikan dan mengeluarkan sertifikat tersebut.

Hanya Lima Restoran dan Rumah Makan di Pontianak Miliki Sertifikat Halal
MUI
Ilustrasi halal

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kota Pontianak merupaka satu kota yang memiliki wisata kuliner di Indonesia, namun sampai saat ini memang Kota Khatulistiwa ini belum menerapkan konsep wisata halal.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, kalau 2016 lalu dari sekitar 1.500 restoran dan rumah makan di Kota Pontianak, hanya 5 di antaranya yang memiliki Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang memberikan dan mengeluarkan sertifikat tersebut.

Kepala Disporapar, Sy Saleh mengatakan pihaknya telah menginventarisir mengenai hal itu. “Kita sudah mendata, sudah sangat banyak, cuma nanti akan kita sinkronkan lagi,” kata Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata (Disporapar) Pontianak, Syarif Saleh, Kamis (25/5/2017).

Menurut Sy Saleh, lengembangan wisata halal memang sangat penting. Terlebih Indonesia adalah satu diantara negara yabg penduduknya muslim, potensi wisata halal ini menjanjikan.

Baca: Miliki Sertifikat Halal, Taraqi Brownies Akui Untuk Mendapatkannya Tak Mudah

Terlebih diceritakannya kalau kunjungan wisatawan ke Pontianak setiap tahunnya selalu meningkat.

“Kalau masalah halal, itu ranah orang, nanti kita akan ada pertemuan. Kadang baru mau mulai (usaha), baru napas istilahnya, tapi sertifikasi halal mahal, mana mampu, itu yang perlu solusi,” sebutnya.

Lebih jauh diceritakannya kalau biaya pembuatan sertifikat halal berkisar Rp2,5-5 Juta rupiah. Nilai ini dinilai mahal, terlebih bagi para pelaku UMKM yang baru merangkak membangun usaha.

Sementata itu, dalam Forum Diskusi Grup antara Pemkot Pontianak dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI Kalbar beberapa waktu lalu, Direktur LPPOM MUI Kalbar, Nora menerangkan proses pembuatan sertifikasi halal sudah ditetapkan dalam Standar Operasional. Tahapannya dimulai dari pendaftaran hingga rapat Komisi Fatwa.

Lebih lanjut dijelaskannya kalau halal sesuai syariat islam itu tidak hanya diomongkan tetapi harus benar-benar. Sesuai dengan fakta. Untuk mengetahui itu maka harus dilakukan audit semua bahannya.

"Prosesnya tentu dengan melibatkan audit semua bahan, penyajian dan hal lain yang terkait dengan halal. Itu semua sesuai SOP MUI. Dikatakannya, proses tergantung pada komitmen pelaku usaha. Ada perusahaan yang baru seminggu mendaftar, sudah menerima sertifikasi halal. Saya yakin jika pihak produsen komitmen dan ingin cepat, bisa, karena sertifikasi itu harus dari dua pihak yaitu LPPOM dan produsen,” katanya.

Penulis: Syahroni
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved