Pakai Anggaran Tanggap Darurat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Plt Kepala Dinas PUPR Kubu Raya, Kus Agus Sarwanto mengungkapkan terkait kondisi urgensi jembatan di suatu desa, pemerintah daerah telah menyiapkan dana-dana penanganan baik dari urgensi atau terlebih dahulu tanggap darurat.

Untuk jembatan di Sungai Kupah, upaya pemerintah daerah telah menganggarkan pembangunan jembatan sebelumnya yang sempat roboh sebesar Rp 1,3 Miliar.

Sama halnya dengan jembatan lainnya, tentu akan ada penanganannya juga.

"Kalau untuk jembatan Jeruju Kecil ini kita belum tahu apakah sudah dianggarkan apa belum. Namun kemungkinannya bisa dianggarkan. Meskipun dalam satu desa sudah ada anggaran untuk jembatan lainnya. Bahkan tidak hanya bisa dua jembatan bisa lebih dari itu," ungkap Kus Agus, Selasa (23/5/2017).

Sebelumnya, terkait kondisi jembatan kayu di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah mengupayakan melakukan antisipasi agar tak cepat mengalami kerusakan.

Sebab dari penggunaan jembatan tidak sesuai kapasitas.

Baca: Isi Surat Dari Ahok Yang Dibacakan Istrinya Untuk Pendukung

"Kami, pada jembatan sebelumnya, pernah membuat portal tapi malah dibuka oleh masyarakat. Tujuannya kan supaya, bisa mengantisipasi kendaraan melintas tidak melebihi kemampuan jembatan. Karena akan menyebabkan jembatan cepat rusak," jelasnya.

Ia menerangkan bahwa untuk tahun ini, pembangunan jembatan di Desa Sungai Kupah telah dianggarkan sekitar Rp 1,3 Miliar.

Sedangkan untuk jembatan lainnya, seperti di Jeruju kecil tetap dalam perhatian pemerintah.

"Jika memang ada dua jembatan yang perlu dibangun. Nanti, tergantung penanganannya, bisa saja satunya disesuaikan dengan kemampuan daerah, baik secara urgensitasnya dan tanggap darurat dulu," terangnya.

Sehingga jika memang jembatan sungai Kupah di Jeruju Kecil ini perlu mendapat penanganan secepatnya, supaya tetap bisa berfungsi seperti semula tentu akan dilakukan, tanggap darurat.

"Minimal jembatan bisa berfungsi seperti semula. Kita tidak akan membiarkannya. Demi kelancaran akses masyarakat," pungkasnya.