Menghargai Perbedaan
Mereka juga menegaskan pentingnya rekonsiliasi untuk menyatukan perbedaan dengan semangat saling menghargai.
Penulis: Ahmad Suroso | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - AKSI penghadangan dan penolakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah oleh sekelompok orang di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu (13/5) lalu memantik keprihatinan sejumlah kalangan.
Seperti diberitakan koran ini, mereka menilai Fahri sebagai sosok yang sering mengumbar pernyataan memicu tindakan intoleran dan sering melontarkan pernyataan kontroversial yang berseberangan dengan nalar publik.
Penolakan kedatangan Fahri itu mulai diserukan sejak Jumat lalu melalui media sosial. Fahri yang disambut oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey di gedung VIP Bandara baru bisa keluar dari bandara menuju ke tempat acara di kantor Gubernur Sulut, melalui jalan belakang bandara, masuk ke jalan kampung. Fahri hanya bisa berkunjung sebentar di kantor Gubernur Sulawesi Utara, karena massa kemudian merangsek ke kantor Gubernur.
Sejumlah pihak menyayangkan penghadangan antara lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan rohaniwan Franz Magnis Suseno, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun..
Muhaimin Iskandar berpendapat, aksi penolakan terhadap Fahri Hamzah di Manado dengan mengepung bandara ini melanggar undang-undang. Ini harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang kembali. Bagaimanapun, masih banyak cara berdemokrasi yang lebih baik. Di sisi lain yang menjadi kekuatan radikal, mengancam keutuhan NKRI harus menghentikan diri.
Setuju dengan Muhaimin, apapun tajamnya perbedaan dan apapun emosinya, terutama yang berdampak dari akibat Pilkada DKI hendaknya segera dihentikan. Hendaknya kita move on dan cari jalan terbaik, buat mencari jalan menghentikan radikal di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya bekerja yang baik tanpa harus menandingi dengan cara-cara yang kasar.
Mereka juga menegaskan pentingnya rekonsiliasi untuk menyatukan perbedaan dengan semangat saling menghargai. Rekonsiliasi penting karena kejadian serupa bukan yang pertama kali.
Azyumardi menyarankan pentingnya untuk menumbuhkan kembali sikap dasar bangsa yang mau saling mengalah dan tepo selirountuk kepentingan bangsa yang jauh lebih besar.
Nasaruddin Umar meminta masyarakat untuk pandai meredam emosi dan tidak terlalu sering melemparkan unek-unek di depan umum. Pasalnya, kedewasaan seorang intelek dilihat dari seberapa pintarnya mereka dalam mengendalikan diri. Selama ini yang kurang dimiliki publik cerdas ialah kemampuan untuk mengerem setiap perkataan yang tidak diperlukan. Terkadang diam adalah sebuah respons juga, imbuh dia.
Sementara ruhaniawan Katolik Franz Magnis meminta masyarakat untuk kembali ke konsensus identitas Pancasila. Menurutnya, setiap orang harus mampu menerima setiap perbedaan yang ada. Menyuarakan terhadap hal yang meresahkan memang boleh, tapi kalau menolak orang lain karena perbedaan, itu tidak diperbolehkan.
Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini harus memastikan agar pertimbangan primordial tidak masuk ke negara. Harus ada keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Sementara Fahri Hamzah harus melihat gelombang aksi penolakan kehadirannya di Manado sebagai bentuk akumulasi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap pergerakan dan sikap politiknya.
Penolakan tersebut jangan dianggap sepele oleh yang bersangkutan dan politikus Senayan lainnya, tapi harus menjadi catatan penting dalam perjalanan karir politiknya kedepan. Karena masyarakat tentunya menghendaki kedamaian, NKRI bebas dari virus-virus yang dapat memecah belah persatuan.
Jika fenomena kondisi penolakan terhadap wakil rakyat yang kritis kepada pemerintah terus berlangsung di daerah lain, maka akan berdampak buruk bagi demokrasi. Bahkan jika memunculkan tindakan kekerasan, ini situasi yang tidak konstruktif bagi masa depan demokrasi.
Tetapi jika penolakan tersebut tidak menimbulkan kekerasan itu hal yang wajar dan tidak masalah dalam perspektif demokrasi. Meski demikian kita berharap penolakan dengan mobilisasi massa ini menjadi yang terakhir. Karena itu, seluruh elemen bangsa diminta menahan diri dan tidak menjerumuskan bangsa ke jurang perpecahan. (*)