Mudahkan Pelaku Usaha Urus Perizinan, Sekda Tegaskan ASN Hindari Pungli

Jadi, kalau sudah ada yang masih nakal, silakan saja untuk ditindak hukum,

Mudahkan Pelaku Usaha Urus Perizinan, Sekda Tegaskan ASN Hindari Pungli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / DHITA MUTIASARI
Sekda Mempawah Mochrizal yang melakukan monitoring langsung pelaksanaan pilkades serentak di 5 desa dari 20 desa, se Kabupaten Mempawah, Selasa (2/5/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekda Mempawah Mochrizal mengatakan saat ini seiring berkembang pesatnya berbagai usaha dan investasi yang masuk di antaranya di  Mempawah, tentunya kemudahan periZinan sangat diperlukan bagi perkembangan dunia usaha.  "Kita tentu memberikan kemudahan,"ujarnya, Jumat (12/5/2017).

Terkait kemudahan-kemudahan yang diberikan disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) mulai dari pembiayaan, persyaratan, waktu dan segala macamnya untuk Izin Usaha Toko Modern (IUTM) atau Pusat Perbelanjaan.

"Karena hal itu sudah ada surat menteri terkait,"ujarnya. Namun untuk SOP kaitan kemudahan ini dikatakannya ada di Dinas penanaman Modal, Koperasi UMKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mempawah.

Begitu pula penegasan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar dalam menjalankan tugas dan amanahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kalangan pengusaha yang akan mengurus perijinan.

"Itu sudah kita tegaskan, dimana itu sendiri ditegaskan dari Menpan RB. Kepada setiap SKPD agar tidak terlibat hal-hal diluar aturan seperti pungutan liar (pungli)," jelasnya.

Terlebih saat ini sudah ada tim saber pungli yang tentu akan siap menjalankan tugasnya. "Jadi, kalau sudah ada yang masih nakal, silakan saja untuk ditindak hukum,"tukasnya.

Kendati belum dikukuhkan resmi, namun ia mengatakan saat ini tim saber pungli sudah mulai berjalan.

"SK Bupati sudah keluar, walau belum dikukuhkan, tapi sekadar pengukuhan itu tidak masalah," jelasnya.

Ketua DPRD Mempawah H Rahmad Satria menuturkan selama ini pihak pemkab tidak akan mengekangi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Mempawah. "Semua prosedural saya nilai sudah benar dan sah," ujarnya. 

Selain dilihat dari sisi pihak yang berinvestasi dinilainya memberikan manfaat, kemudian dilihat dalam sudut kepentingan publik mantap. "Rentang kendali dari sisi konsumsi ke masyarakat sudah terpenuhi jika dilihat dari sisi pelayanan,"jelasnya.

Hal ini dikatakannya lantaran selama ini keberadaan toko-toko modern ini sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini. Namun biasnya adalah jika dilihat dari sisi lainnya diantaranya bagi kelompok masyarakat usaha warung kecil tentu ini diakui menjadi persoalan. "Namun persoalan kepentingan,"jelasnya.

Sementara dari sisi kepentingan regulasi dinilainya tidak ada persoalan karena setiap warga negara berhak membuat usaha dan mengembangkan bisnis, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada,"jelasnya. Lantas jika dilihat dari peran pemkab dalam memberikan kemudahan bagi pengusaha dinilainya hal ini sudah cukup dilakukan.

"Jelas ada kemudahan, karena kalau saya melihatnya, karena yang membuat pelayanan adalah pemerintah daerah, dilihat fungsi sudah baik dan sesuai aturan yang berlaku," jelasnya. \

Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved