PPKD Jamin Tak Ada Kecurangan di Pilkades Kuala Secapah

Untuk itu ia mengatakan dalam aturannya sendiri penting menyegel kotak audit suara yang berisi kertas struk atau struk audit lantaran sifatnya rahasia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Puluhan warga Desa Kuala Secapah yang mendatangi kantor bupati Mempawah mempertanyakan sejumlah kejanggalan pilkades, Sabtu (6/5/2017) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK,CO.ID, MEMPAWAH - Ketua PPKD Kabupaten MempawahRizal Multiadi bahwa kaitan kotak audit suara yang dibawa dari TPS tanpa segel atau dalam kondisi terkunci sehingga menjadi permasalahan warga diakuinya menjadi kekeliruan penyelenggara.

“Kekurangan sebagai manusia, artinya memang tak bersegel, maka pemecahannya ini akan disegel dan ditempatkan di kepolisian dalam hal ini di Polsek setempat,”ujarnya yang juga Kabid Pemdes Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah ini.

Untuk itu ia mengatakan dalam aturannya sendiri penting menyegel kotak audit suara yang berisi kertas struk atau struk audit lantaran sifatnya rahasia.

Namun demikian ia mengatakan kendati demikian pihaknya menjamin tak ada kecurangan maupun manipulasi data dari hasil pilkades di Desa Kuala Secapah ini lantaran hasilnya sendiri sudah dapat diketahui oleh masyarakat usai pelaksanaan pilkades.

“Toh hasinya kan sudah diketahui atau diprint out, bahkan sudah ditandatangan saksi. Jadi ditingkat desa sudah dinyatakan sudah disah. Memberikan segel teknisnya adalah KPPS disaksikan para calon dan harusnya disaksikan sejak awal,”jelasnya.

Baca: Didatangi Warga Kuala Secapah, Ini Jawaban Pemkab Mempawah

Ditambahkan oleh Ketua PPKD Desa Kuala Secapah, Herman AP yang mengatakan memang usai dilaksanakan pilkades dinyatakan selesai pelaksanaannya di Desa Kuala Secapah ini maka kotak audit yang berisi kertas struk atau struk audit suara ini harus segera di serahkan ke PPKD Kabupaten demi keamanan karena sifatnya rahasia.“Barangnya setelah selesai harus disampaikan ke kabupaten,”ujarnya.

Ia mengatakan pada aturannya sudah seperti itu. Ia menganggap persoalan yang dipertanyakan warga ini bisa saja karena adanya ketidakpuasan dengan hasil pilkades ini.

Ia memastikan bahwa panitia telah bekerja maksimal tanpa mungkin berbuat kecurangan.

“Tetapi kita yakin pihak kabupaten tidak mungkin melakukan manipulasi, tapi sebenarnya bicara ini disana begitu selesai dari kabupaten juga ada. Karena panitia kabupaten ada dua orang dalam setiap TPS. Tidak mungkinlah, mungkin kotak suara (kotak audit) dibawa kesini ada di kotak suara, tetapi hasil suara pilkades e voting sesungguhnya disana sudah ada,”ujarnya.

Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved