Breaking News:

Didatangi Warga Kuala Secapah, Ini Jawaban Pemkab Mempawah

Mereka ingin membuka hasil surat suara di kotak audit suara, itu tidak bisa hanya bisa dibuka ketika ada sengketa.

Penulis: Dhita Mutiasari | Editor: Rizky Zulham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Puluhan warga Desa Kuala Secapah yang mendatangi kantor bupati Mempawah mempertanyakan sejumlah kejanggalan pilkades, Sabtu (6/5/2017) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Menanggapi sejumlah persoalan yang dipertanyakan oleh warga Kuala Secapah yang menilai ada kejanggalan dalam pilkades serentak sistem e voting Sabtu (7/5) kemarin dikatakan oleh Plt Kadis Kominfo kabupaten Mempawah M Iqbal Suparta bahwa keinginan sebagian masyarakat Desa Kuala Secapah untuk dapat membuka kotak audit hasil suara namun sebagaimana dalam aturannya ia mengatakan hal itu hanya bisa dibuka ketika ada sengketa pilkades.

“Mereka ingin membuka hasil surat suara di kotak audit suara, itu tidak bisa hanya bisa dibuka ketika ada sengketa, bahkan membukanya juga tidak bisa sembarang melainkan membukanya disaksikan oleh aparat hukum,”ujarnya.

Intinya dikatakan bukti yang sah ini dapat dibuktikan secara hukum. Kemudian persoalan bahwa lainnya dimana ada warga yang mempermasalahkan ada warga yang tidak mendapatkan undangan melainkan hanya menggunakan KTP dan KK untuk memilih dikatakannya sah-sah saja selama terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca: Puluhan Warga Kuala Secapah Datangi Kantor Bupati Malam-Malam untuk Tanyakan Hal Ini

“Intinya memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan masuk dalam DPT. Asal ia masuk dalam DPT, maka ia berhak dalam memilih,”ujarnya.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Kepala program E Pemilu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Andrari Gahitandaru sebelumnya bahwa dalam sistem e voting ini tak terlepas dari peranan 4 peranan panitia desa yang sangat penting dengan e voting dan e verifikasi ada 4 unsur yakni ketua panitia, panitia verifikasi, panitia generator, dan panitia penjaga bilik.

Saat pemilih datang membawa KTP Elektronik yang kemudian diletakkan ke alat pembacaan e-KTP dengan KTP reader. Kemudian di verifikasi KTP elektroniknya untuk dibaca nomor induk kependudukan (NIK) apakah masuk didalam didalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Ketika ada, maka statusnya hadir,”ujarnya.

Namun demikian dikatakan untuk warga yang tidak membawa KTP elektronik bukan berarti tidak bisa memilih.

Melainkan dapat membawa kartu keluargga (KK) atau surat keterangan lainnya dengan memasukkan NIK secara manual. “Intinya basis pemilih adalah NIK,”jelasnya.

Kemudian dikatakannya berikutnya adalah tugas panitia generator berhasil diverifikasi maka undangan atau bukti lolos verifikasi maka pemilih akan diberikan smart card untuk dimasukkan ke dalam bilik suara.

Dimana fungsi smart card menghasilkan satu surat suara elektronik. “Ini tidak boleh lebih dari satu kali,”ujarnya.

Kemudian dikatakannya adalah peran dari panitia penjaga bilik dimana tugasnya memastikan bahwa kertas atau struk audit yang keluar dari printout kotak audit itu harus dimasukkan ke dalam kotak audit.

“Karena kotak audit ini tidak dibuka di TPS melainkan jika ada sengketa, karena ini yang akan menjadi bukti hukum kita,”ujarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved