Aparat Gandeng Stakeholder Sikapi Intoleransi dan Isu Radikalisme

Sejarah masa lalu diharapkannya tidak menjadi mindset berkelanjutan dalam bangsa Indonesia.

Penulis: Dhita Mutiasari | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / DHITA MUTIASARI
Peserta Forum Group Discussion (FGD) dalam mencegah paham radikal di wilayah hukum Polres Mempawah dengan melibatkan stake holder yang ada, Rabu (3/5/2017) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Menyikapi situasi bangsa saat ini yang dihadapkan berbagai persoalan bangsa mulai dari inteloransi dan krisis kepribadian bangsa, Polres Mempawah menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam mencegah paham radikal di wilayah hukum Polres Mempawah dengan melibatkan stake holder yang ada, Rabu (3/5/2017) sore.

Tak hanya melibatkan Polri, TNI, pemkab namun dalam FGD ini juga melibatkan berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat. Para narasumber dalam FGD itu adalah Wakapolres Mempawah, Kompol Dedi Setiawan, Dandim 1201/Mph Letkol Inf Win Nindar, Kabag Kesbangpolinmas Pemkab Mempawah Firmanto, Perwakilan Kankemenag Kabupaten Mempawah, Safrudin SAg dan perwakilan akademisi Mempawah, Dr Enggen.

Wakapolres Mempawah Kompol Dedi Setiawan mengatakan FGD ini Menyikapi situasi bangsa tentu melihat kondisi bangsa adalah inteloransi dan krisis kepribadian bangsa kita. Ini yang menjadi pondasi atau pokok suatu bangsa.

"Maka dalam menyikapinya, alhamdulillah tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, dan Alhamdulillah karena kebersamaan kita bertukar pikiran untuk menjaga situasi yang ada,"jelasnya.

Dengan keberagaman yang ada, semoga keberagaman dalam suatu tempat menjadi modal dan kekuatan bersama membentuk pondasi negara yang kuat. Kemudian dikatakannya saat ini perkembangan pesat saat ini yakni isu radikalisme.

Dimana kaitan radikalisme ini dipahami bahwa paham ini merupakan suatu paham yang dibentuk sekelompok orang yang menginginkan perubahan maupun pembaharuan baik sosial dan politik yang dilakukan secara drastis dan revolusioner dengan mengedepankan kekerasan dalam mencapai tujuan yang mereka harapkan. Padahal belajar dari sejarah yang terjadi dinegara Indonesia harusnya banyak berkaca dari kejadian 350 tahun lalu saat Belanda menjajah dengan politik devide et impera atau politik memecah belah, kemudian 3,5 tahun dijajah Jepang dengan politik propaganda."Kaitan saat ini yakni isu provokasi,"ujarnya.

Sejarah masa lalu diharapkannya tidak menjadi mindset berkelanjutan dalam bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yakni berbeda-beda tetapi satu jua.

Maka terkait paham radikalisme yang dapat dilihat secara kasat mata adalah adanya inteloran, artinya tidak menghargai pendapat orang lain melainkan hanya pendapat sendiri. "Kemudian paham fanatik, dimana paham orang lain dianggap salah, tauya pahamnya sendiri yang benar."jelasnya.

Kemudian adanya eksklusif dimana mereka membuat sesuatu berbeda dengan lainnya, kemudian inrevolusioner atau segala sesuatu dilakukan dengan cara kekerasan untuk mencapai tujuan.
"Sehingga bagaimana tragedi-tragedi yang terjadi dinegara kita, mudah-mudahan jadi intropeksi agar bisa bersama menjadikan negara maju dan berkembang,"jelasnya. 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved