Martin: Bahaya Jika Ketapang Tak Ada Penerimaan Pegawai

Ada yang meninggal, pindah, sakit hingga harus pensiun dini. Sehingga Ketapang kekurangan tenaga untuk melayani dalam proses pelayanan publik

Martin: Bahaya Jika Ketapang Tak Ada Penerimaan Pegawai
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Bupati Ketapang, Martin Rantan menyampaikan pidato pengantar nota keuangan  LKPJ 2016 dalam sidang paripurna DPRD Ketapang di ruang sidang DPRD Ketapang, Jumat (31/3/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Bupati Ketapang, Martin Rantan menegaskan pegawai kontrak di Ketapang ditata dan sangat diperlukan. Lantaran Ketapang kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) karena tiap tahun seratus hingga dua ratus PNS di Ketapang pensiun.

“Ada yang meninggal, pindah, sakit hingga harus pensiun dini. Sehingga Ketapang kekurangan tenaga untuk melayani dalam proses pelayanan publik,” kata Martin, Senin (10/4).

Ia menjelaskan Ketapang saat ini ada moratorium atau tidak boleh mengangkat pegawai. Jika pun ada pembukaan terkadang entah dari mana pegawai itu. Sebab itu pemkab Ketapang tetap memerlukan tenaga kontrak.

Pihaknya selalu mendata dan menata berapa tenaga kontrak yang ada serta PNS yang pensiun tiap tahun. Tentunya semua itu akan disingkronkan kemudian pihaknya menghadap Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi.

“Kita sampaikan kondisi Ketapang seperti ini yang sangat perlu pegawai. Kalau bisa kita mengusulkan diangkat dari yang sudah kontrak. Kalau tak diangkat jadi PNS bisa juga diangkat menjadi pegawai P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja-red),” ucapnya.

Sehingga tenaga kontrak Ketapang juga mendapat pangkat, jabatan naik, bisa masuk ke ranah struktural. Serta bisa dapat gaji seimbang sesuai yang ditentukan dan sebagainya meski tak dapat pensiun. “Jadi penataan tenaga kontrak ini tujuannya ke sana,” jelasnya.

Baca: Pemkab Ketapang Kekurangan Tiga Ribu Pegawai

Ia mengaku sepengetahuannya tiap tahun PNS di Ketapang yang pensiun seratus lebih. Pegawai yang pensiun ini akan pihaknya sampaikan ke Pemerintah Pusat. Lantaran menurutnya cukup bahaya kalau tak ada PNS yang masuk.

“Nanti tidak ada lagi pegawai yang bisa mempertanggungjawabkan kegiatan. Misalnya sebagai PPTK(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-red), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen-red) dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ia berharap semoga Pemerintah Pusat merespon usulan pihaknya supaya ada penerimaan pegawai meski hanya pegawai P3K saja. “Kalau bisa ada kebijakan Pusat agar daerah boleh merekrut tenaga kontrak yang lama dijadikan pegawai,” tuturnya. 

Penulis: Subandi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved