Pemda Kapuas Hulu Terus Tangani Wabah Rabies di Dua Kecamatan

Selain itu Pemda Kapuas Hulu, juga telah melaksanakan rapat Satgas Komando Tanggap Darurat rabies, membahas evaluasi penanganan dan pengendalian.....

Pemda Kapuas Hulu Terus Tangani Wabah Rabies di Dua Kecamatan
TRIBUNFILE/IST
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Maryatiningsih menyatakan, hingga tahun 2017 jumlah kasus gigitan hewan menular (HPR) di Kapuas Hulu berjumlah 34 kasus.

“Dalam hal ini melalui balai Veteriner Banjar Baru, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar bersama tim dari Kapuas Hulu, telah bersama-sama mekakukan sosialisasi dan vaksinasi HPR di sembilan desa diwilayah Kecamatan Silat Hilir,” ujar Maryatiningsih kepada wartawan, Selasa (21/3/2017).

Selain itu Pemda Kapuas Hulu, juga telah melaksanakan rapat Satgas Komando Tanggap Darurat rabies, membahas evaluasi penanganan dan pengendalian penyakit rabies tahun 2016 serta kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan tahun 2017.

“Rapat dipimpin langsung Sekda Kapuas Hulu, dengan hasil rapat memutuskan, SK status tanggap darurat yang telah habis masa berlakunya sampai tanggal 22 November 2016, akan diperpanjang atau dibuat kembali SK perubahannya,” ucapnya.

Kemudian jelas Maryatiningsih, akan dibuat kajian dari P2 Setda Kabupaten Kapuas Hulu, terutama masalah anggaran kegiatan dilapangan, sehingga diajukan rincian penggunaan anggaran oleh Dinas Pertanian dan Pangan setempat.

“Penanganan tersebut diperlukan dana operasional, yang lumayan besar, mengingat luasnya jangkauan wilayah penangan dan keterbatasan tenaga vaksinator yang cukup terampil,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan kasus rabies di Kapuas Hulu difokuskan di Kecamatan Silat Hilir dan Silat Hulu, karena kedua kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Sintang yang juga memiliki tingkat kasus rabies cukup tinggi.

“Kita telah melakukan kerjasama tim, dengan melibatkan aparat penegak hukum, maka dari itu perlu disusun ulang jadwal kegiatan di lapangan dengan secepat mungkin," ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved